Anies Dilaporkan ke Bawaslu, Sekjen PDIP Nilai Bibit Otoriter Prabowo - Gibran

SuaraSumbar.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan keprihatinannya atas apa yang dia anggap sebagai tanda-tanda kepemimpinan otoritarian dari kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini terlihat dari tindakan pendukung Prabowo-Gibran yang melaporkan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah debat capres yang berlangsung pada Minggu, 7 Januari.

Menurut Hasto, tindakan ini menunjukkan penolakan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

"Debat adalah bagian dari demokrasi untuk menyampaikan gagasan. Sayangnya, kubu Prabowo-Gibran, yang kalah dalam debat, malah melaporkan lawan debatnya," ungkap Hasto di Kantor DPD Yogyakarta, pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Baca Juga: Potensi Koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 Picu Spekulasi Politik

Hasto menambahkan, debat yang bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri tidak mengandung serangan personal atau membuka rahasia negara.

"Pernyataan yang dibuat dalam debat adalah untuk mengukur pemahaman seorang pemimpin tentang isu-isu geopolitik dan hubungan luar negeri," jelas Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengkritik Prabowo yang sering kali emosional dan menggunakan bahasa kasar.

"Pernyataan seperti 'ndasmu', 'goblok', dan 'tolol' seharusnya tidak dikeluarkan oleh calon pemimpin," katanya.

Sebagai reaksi terhadap situasi ini, Hasto menyebutkan bahwa ada hubungan emosional yang terjalin antara kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Spekulasi Strategi PDI Perjuangan di Pilpres 2024: 'Bermain Dua Kaki' dengan Dukungan ke Ganjar dan Gibran

Kedua pasangan calon tersebut, menurut Hasto, memiliki tujuan yang sama untuk menjaga demokrasi di tangan rakyat dan mencegah kecurangan dalam pemilihan.