Politikus Gerindra Sumbar Nofi Candra Bantah Food Estate Program Gagal: Butuh Waktu dan Perlu Perbaikan!

SuaraSumbar.id - Politikus Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar), Nofi Candra membantah proyek lumbung pangan atau food estate adalah sebuah suatu program gagal. Menurutnya, food estate perlu dilanjutkan karena tidak bisa melihat hasil dari sebuah program besar dalam waktu yang sebentar.

“Menurut saya tidak bisa kita sampaikan hari ini sebuah program gagal (food estate). Tapi program yang perlu kita perbaiki,” kata Nofi Candra dalam program Alek Demokrasi di siaran Padang TV pada Rabu (20/12/2023) malam.

Dalam program bertema “Benarkah mega proyek pertanian ini gagal? itu, Nofi menyebutkan bahwa program food estate perlu diperbaiki dan perencanaan matang. Paling penting ialah kesabaran untun melihat perkembangan hasil dalam program tersebut.

“Tidak bisa kita menuntut baru memulai langsung memberikan hasil yang maksimal. Butuh waktu, 1 tahun, 2 tahun atau 3 kali tanam atau 4 kali tanam sampai 7 kali tanam mungkin sama dengan lahan-lahan lain atau daerah subur lainya,” tegas Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dapil I Sumbar itu.

Eks Anggota DPD RI itu tak menampik saat ini polemik program food estate terus bergulir. Banyak pihak yang menyebutkan program gagal hingga merusak lingkungan.

“(Padahal) yang pastinya program food estate mempergunakan lahan-lahan sub optimal atau lahan-lahan yang kelas 2,3 bahkan kelas 4. Kami yakin gagal program food estate di awal-awal itu wajar. Kalau berhasil ini yang menjadi masalah atau jadi pertanyaan,” katanya.

Sebagai anak petani, Nofi menyebut bahwa bicara tentang pertanian dan pangan tidak akan habisnya di negeri ini. Apalagi tentang cara bagaimana untuk memuliakan atau memajukan pangan tersebut dengan program berkelanjutan.

“Banyak hal sebenarnya yang telah terjadi tentang pangan, tentang pertanian, tentang baik ekonomi atau pelaku-pelaku dari petani itu sendiri. Dan, pertanian yang ada sama kita pada hari ini juga tidak tergantung oleh provinsi kita sendiri atau bangsa, tergantung dari kondisi dari dunia sekalipun,” kata dia.

“Dan seperti yang terakhir yang terjadi bagaimana krisis pangan melanda dunia yang mengakibatkan oleh situasi perang di negara-negara yang memiliki produksi pangan yang terbaik atau teknologi pangan yang terbaik,” sambungnya.

Menurut Nofi, untuk memajukan pangan juga dipengaruhi oleh situasi cuaca iklim yang tidak menentu. Serta, indikasi-indikasi akan terjadi perang antarnegara yang berkembang terkahir ini.

“Dan pastinya situasi tersebut, semuanya telah diatasi atau dilakukan oleh pemerintahan sekarang dengan dibuatnya program strategis nasional yang bernama food estate,” pungkasnya.

Dikritik PDIP hingga Mahfud MD

Sebelumnya, PDIP mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang dikerjakan oleh pemerintah sebagai proyek kejahatan lingkungan. Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang merujuk adanya penyalahgunaan pengembangan lumbung pangan.

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Hasto pada saat dimintai pendapat tentang dugaan aliran dana kejahatan lingkungan Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

Hasto juga memberikan peringatan bahwa sudah seharusnya politik merawat kehidupan dan menjaga Bumi Pertiwi. Namun, dalam hal proyek lumbung pangan, justru terjadi penyalahgunaan, seperti penebangan hutan sampai habis.

Diketahui, program food estate adalah kebijakan pemerintah yang mempunyai konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan yang diusung oleh Presiden Jokowi ini bahkan dijadikan salah satu kebijakan yang masuk ke dalam program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Presiden Jokowi langsung menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pimpinan proyek lumbung pangan untuk kawasan di Kalimantan Tengah. Alasannya, sektor pertahanan tidak begitu saja mengurus tentang alat utama sistem persenjataan (alutsita).

Pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah sudah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 di areal lahan sawah eksisting sekitar 30.000 hektar yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10.000 hektar dan juga Kabupaten Kapuas 20.000 hektar.

Di tahun 2021, pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah diperluas menjadi 44.135 hektar. Sementara itu, Prabowo menegaskan bahwa kementeriannya hanyalah pendukung dalam pengerjaan food estate. Ia menyebut, Kementerian Pertanian tetap menjadi leading sector-nya.

Faktanya, program lumbung pangan ini mengalami tantangan yang serius. Hal tersebut terjadi dalam proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Setelah adanya proyek ini, hasilnya terbilang gagal. Perkebunan singkong dengan luas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tidak kunjung panen.

Proyek lumbung pangan di wilayah ini ternyata hanya memicu permasalahan baru, bencana banjir yang kian meluas dan juga berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak untuk mengubah kebiasaan mereka menanam.

Pejabat Kementerian Pertanian mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan program food estate. Namun, ia menyebut lumbung pangan di Kalimantan Tengah tidak sepenuhnya gagal.

Pejabat Kementerian Pertahanan menyebut mangkraknya kebun singkong ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis. Namun, jika sudah ada kepastian alokasi dana dari APBN pada tahun 2023 maka pengelolaan kebun singkong akan dilanjutkan.

Selanjutnya, saat berkunjung ke Sumbar, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD juga mengkritik program food estate. Menurutnya, program tersebut gagal.

"Food estate yang sekarang banyak digembar-gemborkan, saya kira semua orang punya pesan itu gagal. Dan saya kira iya (gagal)," kata Mahfud MD dalam acara bedah visi misi di Universitas Andalas, Padang, pada Senin, 18 Desember 2023 lalu.

Mahfud menyebut, program food estate layak disebut gagal karena tidak ada petani yang menggarap lahan tersebut. Begitu juga kurangnya sumber daya petani yang handal membuat program lumbung pangan di Indonesia tidak berjalan optimal.

"Kenapa? Karena kita menyediakan lahan yang besar, tidak dipikirkan bahwa lahan yang besar dengan modal yang besar itu harus ada petani. Sementara, lahan yang disediakan itu tidak ada orangnya, siapa yang mau bertani di situ?" ujarnya.

Kendati begitu, kata Mahfud, secara ide program food estate tetap bisa dilanjutkan. Ia juga menyebut, bahan pangan di Indonesia semestinya tidak hanya bergantung kepada beras, melainkan semua komoditas pangan yang dapat dikembangkan. Sehingga cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia bisa terwujud.

"Idenya bisa dilanjutkan dan pangan bukan hanya beras pada akhirnya. Harus kembali ke makanan tradisional Indonesia ada jagung, gandum, sagu, sorgum dan sebagainya. Itu nanti kita kembangkan karena itu makanan tradisional kita," katanya.

Kontributor: Saptra S