Muhammadiyah Minta PBB Hentikan Standar Ganda Soal Perang Palestina

SuaraSumbar.id - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta PBB dan sejumlah negara di dunia untuk menghentikan standar ganda terkait perang yang terjadi di Palestina.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (4/11/2023).

"Dunia, PBB, dan negara-negara besar sudah seharusnya menghentikan ambigu dan sikap standar gandanya dalam menegakkan perdamaian dan segera menghentikan perang di Palestina," katanya

Haedar juga mendorong semua pihak untuk menyerukan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak bagi Palestina, terutama dari jajahan Israel.

Menurut Haedar, untuk mencari solusi bagi kedua negara maka harus menempatkan Palestina dan Israel sebagai negara yang sama-sama berdaulat. Harus ada keberanian PBB mengeksekusi Palestina sebagai negara berdaulat.

"Kemudian untuk persoalan lain dapat dicarikan solusi pada meja perundingan," saran dia.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengatakan sejak awal perang di Palestina harus dilihat dari sisi amanat konstitusi yang menyebutkan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa,dan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Jadi, kalau kita lihat apa yang dilakukan Israel itu adalah menjajah tanah Palestina," ucap Anwar.

Oleh karena itu, merujuk amanat konstitusi tersebut maka Indonesia secara tegas harus memprotes tindakan Israel dan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Baca Juga: Dear Para Laki-laki, Belanja Rp2000 di Pasar Itu Nggak Dilarang Kok!

Bahkan, tindakan yang dilakukan Israel dinilai sudah melampaui batas kewajaran, di luar rasa peri kemanusiaan, dan peri keadilan. Menyikapi situasi tersebut ia meminta dan mendorong umat Islam di Indonesia maupun dunia bersatu melawan tindakan Israel.

Tidak hanya umat Islam, Anwar juga mengajak semua negara yang antipenjajahan dan kekerasan bersama-sama mendesak Israel berunding dan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka.

Jika langkah tersebut tidak dilakukan, katanya, maka MUI menyakini upaya perdamaian di tanah Palestina akan sulit diwujudkan.