SuaraSumbar.id - Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatera Barat (Sumbar) dan keluarganya dilarang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebab, mereka akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk taat pajak kendaraan.
"ASN dan keluarganya harus taat membayar PKB dan memutasikan kendaraan non-BA ke wilayah Pemprov Sumbar. Ini untuk contoh bagi masyarakat agar taat pajak sehingga bisa menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Kamis (20/10/2023).
"Ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam hal kewajiban membayar pajak, pemerintah tidak hanya mengajak masyarakat, tapi lebih dulu melaksanakan," katanya.
Mahyeldi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar Nomor 073/883/SE-GSB/BAPENDA/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 terkait kewajiban ASN untuk membayar PKB sebagai upaya meningkatkan PAD yang bersumber dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sebelumnya, untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor, ia juga sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 903-663-2023 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB dan Sanksi Administrasi, hingga tanggal 23 Desember 2023.
Keputusan Gubernur tersebut, dirangkum dalam Program Lima Untung, yang telah diberlakukan hingga 23 September 2023 dan kemudian diperpanjang periode berlakunya oleh Gubernur hingga 23 Desember 2024.
Program Lima Untung itu secara terperinci memberikan keringanan berupa, Pertama, Pembebasan Pokok Pajak kendaraan yang Terlambat Daftar Ulang.
Kedua, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) untuk Kendaraan dari Luar Provinsi (BBNKB II Non-BA). Ketiga, Pembebasan Denda keterlambatan bayar Pajak Kendaraan Bermotor. Keempat, Pembebasan Denda keterlambatan bayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kelima, Pembebasan Denda Tahun Lalu SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja.
Salah seorang ASN Sumbar, Dimas menyebut Program Lima Untung tersebut sangat membantu karena bisa meringankan beban dalam membayar pajak kendaraan.
Ia mengakui saat pandemi COVID-19, ia lebih mengutamakan untuk menyimpan pendapatan dan membatasi pengeluaran yang penting-penting saja. Akibatnya, kendaraan yang jatuh tempo pembayaran pajak menjadi menunggak.
"Dengan program ini, kita bisa kembali menghidupkan PKB," ujarnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Kualitas Udara Sumbar Memburuk Ulah Kabut Asap Kiriman Provinsi Lain, Mahyeldi Lapor Mendagri
-
Kualitas Udara Kota Padang Tidak Sehat, Warga Diminta Pakai Masker
-
Hentikan Budaya Makan Bersisa, Gubernur Sumbar Sebut Masih Banyak yang Kekurangan Makanan di Tengah Aksi Boros
-
Diramaikan 5 Negara, Festival Budaya Takbenda di Payakumbuh Bakal Dibuka Gubernur Sumbar
-
Pakai Teknologi AI dan IOT, Indosat Business Kolaborasi Wujudkan Smart City di Sumbar
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
Terkini
-
Rumah Dekat Jalan Raya Tingkatkan Risiko Gangguan Pernapasan pada Anak
-
Pelaku Pencurian Rumah Kosong di Agam Ditangkap Saat Tidur
-
Cara Mengelola Keuangan yang Tepat, Bukan Sekadar Banyak Uang
-
Tidur Teratur Ternyata Bisa Membantu BAB Lancar Pagi Hari
-
Dedikasi Mantri BRI Layani Wilayah Kepulauan, Wujud Nyata Komitmen untuk Negeri