SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi telah melaporkan kualitas udara di daerah yang di pimpinnya memburuk akibat kabut asap kiriman dari provinsi tetangga kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Kualitas udara Sumbar masuk kategori tidak sehat dua hari terakhir. Laporan Dinas Kehutanan, tidak ada titik api di Sumbar dan kabut asap berasal dari provinsi tetangga. Karena ini melibatkan antarprovinsi, kita laporkan ke Mendagri," ujar Mahyeldi, Kamis (19/10/2023).
Menurutnya, untuk mengantisipasi kabut asap yang telah menyebar lintas provinsi tersebut, pemerintah pusat harus turun tangan membantu memadamkan api hingga memberikan sanksi tegas pada pelaku pembakaran agar tidak terjadi hal yang sama.
"Pemberian sanksi pada pelaku yang terbukti melakukan pembakaran lahan atau hutan perlu ditegakkan secara tegas agar pelaku jera, sehingga bencana karhutla atau kabut asap bisa diminimalkan," kata Mahyeldi.
Ia menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah sangat meresahkan karena banyak pihak yang tidak tahu apa-apa malah terkena imbas, terutama masyarakat.
"Kualitas udara yang tidak sehat bisa membuat kualitas hidup menurun karena rentan sakit. Efeknya bisa meluas karena itu perlu segera diatasi bersama-sama," ujar Mahyeldi.
Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar siap mengirimkan petugas untuk membantu memadamkan karhutla di provinsi tetangga bila memang dibutuhkan.
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi menegaskan berdasarkan aplikasi SiPongi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 12 jam terakhir tidak terpantau adanya titik panas atau titik api di Sumbar.
Hal itu menegaskan bahwa kabut asap yang membuat kualitas udara menurun menjadi tidak sehat di Sumbar akibat kabut asap yang terbawa angin dari provinsi tetangga.
Baca Juga: Diramaikan 5 Negara, Festival Budaya Takbenda di Payakumbuh Bakal Dibuka Gubernur Sumbar
Berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), nilai PM2.5 di Sumbar pada Kamis siang terpantau 101 atau masuk kategori tidak sehat. Kategori tidak sehat tersebut bisa merugikan pada manusia, hewan dan tumbuhan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Siswa di Kota Bukittinggi Diwajibkan Pakai Masker, Kualitas Udara Buruk!
-
Hentikan Budaya Makan Bersisa, Gubernur Sumbar Sebut Masih Banyak yang Kekurangan Makanan di Tengah Aksi Boros
-
Kepala Daerah Ini Dicopot Mendagri Gegara Inflasi Terus Tinggi
-
Masa Jabatan Pj Gubernur DKI Diperpanjang, Ini Sederet Kebijakan Kontroversial Heru Budi
-
Mahyeldi Upayakan Materi Antikorupsi Masuk Kurikulum Muatan Lokal Sekolah
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Sering Terendam Banjir, Pemkab Padang Pariaman Putuskan Relokasi Puskesmas Sintuk
-
5 Ton Ikan Mati Massal di Danau Maninjau, Petani KJA Rugi Rp125 Juta
-
BMKG Pasang Alat Canggih di Padang-Pariaman, Pelayaran Makin Aman
-
Kosmetik Ilegal Dijual Rp35 Ribu di Marketplace Terbongkar, 3 Orang Ditangkap
-
Di Balik Keindahan Sitinjau Lauik, Ada Jalur Ekstrem yang Mematikan