SuaraSumbar.id - Hakikat pembelajaran silat mampu menjadi salah satu solusi untuk menekan kasus tawuran yang masih kerap terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), terutama di Kota Padang.
"Anak-anak yang telah mempelajari filosofi silat akan memiliki pengendalian diri yang baik, tidak akan mudah terpancing untuk berkelahi apalagi tawuran," kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat menghadiri Festival Silat Tradisi Nusantara yang digelar di Payakumbuh 31 Juli-3 Agustus 2023.
Menurutnya, banyak hal yang dapat dipelajari dalam silat seperti agama, tata krama, etika, dan filosofi kehidupan sebagai jati diri orang Minangkabau.
"Tidak hanya pandai berkelahi saja. Kita ingin agar kembalinya mentalitas pendekar, yang tak mungkin bertarung tanpa dasar, mengerti arti kehidupan dan nilai kesabaran," ujarnya.
Menurut Supardi, dulunya silat merupakan kebutuhan dari setiap anak di Ranah Minang menjelang dilepas pergi merantau harus diwarisi dengan kemampuan silat.
Namun, saat ini budaya tersebut sudah tergerus seiring masuknya perguruan bela diri lain selain silat.
"Tidak hanya itu yang membuat silat tradisi mengalami kemunduran, adanya perbedaan persepsi antara silat tradisional dengan silat prestasi juga berpengaruh," ungkapnya.
Untuk dapat menghidupkan kembali gairah silat khususnya silat tradisi, ia mendukung kegiatan Festival Silat Tradisi Nusantara di Kota Payakumbuh.
Ia berharap hal itu dapat menjadi stimulan bagi pemerintah daerah kota/kabupaten di Sumatera Barat untuk dapat menghidupkan gairah silat tradisi yang saat ini kian tergerus oleh zaman.
"Festival silat tradisi nusantara ini diinisiasi dari sebuah pemikiran kalau kita harus punya pengakuan bahwa silat sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia yang asalnya dari Sumatera Barat," katanya.
Pria yang juga merupakan Ketua IPSI Sumbar itu mengatakan bahwa festival ini dapat membangkitkan kembali semangat warga Sumbar bahwa silat tradisi masih layak dan harus terus dilestarikan.
Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Supriyadi mengatakan, dalam kegiatan ini terdapat ratusan pesilat yang berasal dari 6 daerah dari luar Provinsi Sumbar, dan 19 kota/kabupaten yang ada di Sumbar.
"Setiap perguruan memiliki ciri khasnya masing-masing, ini yang ingin kita tunjukkan kepada penonton dan masyarakat, bahwa betapa berharganya kebudayaan yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada anak cucu kita kelak," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Majukan Pendidikan, Guru-guru di Payakumbuh Dituntut Melek Digital
-
Tiga Aliran Silek dari Solok Selatan Bakal Tampil di Festival Silat Nusantara 2023, Silek Luncua hingga Kumango
-
Mengkaji Silek di Ajang Festival Silat Tradisi Nusantara 2023
-
Festival Silat Tradisi Nusantara 2023 di Payakumbuh Bakal Tampilkan Ragam Kekayaan Silat di Indonesia
-
Sumbar Upayakan Nagari Seribu Menhir di Limapuluh Kota Jadi Objek Wisata Dunia
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Di Tengah Isu Wapres Gibran Mundur, Rumah Jokowi Dijaga Ketat Paspampres, Warga Tak Bisa Mendekat
-
Prabowo Persilakan Gibran Buktikan Keabsahan Ijazah, Tapi Tak Ikut Campur Proses Hukum
-
Apakah Gibran Menyusul? Ini Daftar Wakil Presiden yang Pernah Dimakzulkan
-
Bertemu 2,5 Jam di Widya Chandra, Gibran Ajukan Mundur dari Wapres: Prabowo Tak Menolak
-
Ditarget Mundur Sore Ini, Gibran Disebut Bertahan karena Diminta Ayahnya
Terkini
-
Tersambar Petir di Pondok Ladang Pesisir Selatan, Ayah Tewas-Anak Tiga Tahun Selamat
-
105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Izin Travel Ternyata Sudah Dibekukan
-
Polda Sumbar Ungkap 26 Kasus Curanmor, 30 Kendaraan Warga Diselamatkan
-
Kinerja BRI Terus Tumbuh, Laba Tembus Rp48,2 Triliun hingga Triwulan III 2026
-
Soroti Disharmoni Putusan Bawaslu dan MK, APHTN-HAN Usulkan Mekanisme Baru Sengketa Pemilu