Pastikan Flyover Sitinjau Lauik Dibangun, Andre Rosiade: Ada yang Iri, Saya Tak Ingin Pembangunan Sumbar Terhenti

SuaraSumbar.id - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade memastikan kelanjutan pembangunan flyover atau jembatan layang Sitinjau Lauik yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu ditegaskan Andre untuk menjawab kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Menurutnya, kelanjutan pembangunan dan penyelesaian masalah pembangunan flyover Sitinjau Lauik sudah masuk dalam rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Proposal Hutama Karya sudah masuk ke Kementerian PUPR. Sedang diproses dan dievaluasi di tempat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Pak Herry Trisaputra Zuna. Untuk merasionalisasi angka-angkanya supaya lebih efisien. Selanjutnya, akan ada persetujuan izin studi dan persetujuan pemrakarsa dan dilanjutkan dengan lelang," kata Andre Rosiade dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (28/9/2022).

Anggota DPR RI asal Sumbar itu memastikan bahwa rencana kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, proyek pembangunan flyover Sitinjau Lauik itu bisa disampaikan kemudian setelah berjalan.

"Alhamdulillah dari informasi Pak Dirjen, prosesnya sudah berjalan. Kalau persetujuan Komisi V DPR belum perlu. Cukup nanti pemberitahuan setelah proyek flyover dan dilaporkan pada nota APBN. Setelah proyek flyover, baru Komisi V diinformasikan," katanya.

Andre juga menyentil pihak yang menurutnya iri dengan kinerjanya di DPR RI. Dia pun meminta pihak tersebut tidak asal berkomentar.

"Saya tidak ingin pembangunan Sumbar terhenti atau melambat. Jadi harus dicarikan solusinya. Tujuan saya bukan pencitraan, tapi mencarikan solusi untuk Sumbar. Anggota DPR itu tugasnya membantu pembangunan Sumbar," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu.

"Saran kami kepada yang bersangkutan banyak belajar. Agar jangan asal komentar di media. Saya juga heran, kenapa yang bersangkutan yang iri, Gubernur Sumbar saja mendukung," lanjutnya.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR, Sudewo, mengatakan pembangunan flyover Sitinjau Lauik dengan skema pendanaan adalah KPBU dengan model AP (available payment) oleh PT Hutama Karya. Dia menjelaskan proses pembangunan itu awalnya diajukan proposal oleh Hutama Karya kepada Kementerian PUPR tentang keinginannya terkait model AP terhadap proyek.

Baca Juga: Pj Kepala Daerah Tak Boleh Rangkap Jabatan, Anggota DPR Bakal Panggil Mendagri

"Pengertian AP adalah pembiayaan yang ditalangi oleh Hutama Karya kemudian pemerintah akan membayar secara bertahap dalam kurun waktu selama 15 tahun," katanya.

"Karena model AP, maka persetujuan terhadap proyek atau program tersebut tidak perlu melalui pembahasan di Komisi V DPR RI. Komisi V hanya fokus terhadap pengawasan pekerjaannya saja," katanya.