Kasus Korupsi Beasiswa, Penerima Mengaku Beasiswa Dipotong Korlap

SuaraSumbar.id - Polisi masih terus melakukan pemeriksaaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa yang tidak sesuai syarat.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh memeriksa 12 mahasiswa guna melengkapi keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi beasiswa dari Pemerintah Aceh Rp 22,3 miliar.

"Mereka berasal dari Kabupaten Aceh Timur. Pemeriksaan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan penyidik," kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya melansir Antara, Rabu (28/9/2022).

Dalam pemeriksaan, kata Sony, mereka mengaku tidak menerima utuh beasiswa tersebut. Mereka mengaku beasiswa itu dipotong koordinator lapangan (korlpa) yang mencari penerima bantuan biaya pendidikan.

Baca Juga: Prosesor AMD Ryzen 7000 Series Resmi Meluncur ke Indonesia

"Mereka mengaku tidak menerima penuh beasiswa tersebut karena dipotong koordinator lapangan. Berapa besaran pemotongan, masih didalami oleh penyidik," ujarnya.

Namun demikian, pihaknya mengimbau mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan yang tidak memenuhi syarat itu agar mengembalikan kerugian negara berapa pun yang sudah mereka terima.

"Mereka tidak berhak atau tidak memenuhi syarat sebagai penerima. Karena itu, kami mengimbau segera mengembalikan berapa yang pernah mereka terima," ungkapnya.

Hingga saat ini penyidik sudah menerima pengembalian beasiswa sebesar Rp 1,15 miliar lebih.

Sebelumnya, petugas mengusut dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 dengan nilai mencapai Rp22,3 miliar.

Baca Juga: Jadi Kuasa Hukum Putri Candrawathi, Publik Kecewa dengan Febri Diansyah Eks Jubir KPK

Anggaran beasiswa tersebut ditempatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh. Beasiswa tersebut disalurkan kepada 803 penerima.

Dalam menangani kasus tersebut, petugas telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka adalah SYR selaku Pengguna Anggaran (PA), FZ dan RSL selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), FY selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta SM, RDJ, dan RK selaku koordinator lapangan.