Kejagung Teliti Polemik Pembebasan Lahan Jalan Tol Padang-Pekanbaru

SuaraSumbar.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sedang meneliti polemik yang terjadi dalam proses pembangunan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru. Apalagi, saat ini ada dugaan korupsi dalam proyek yang kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Padang terkait pembebasan lahan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhum) Kejagung RI, Ketut Sumadana mengatakan, pembangunan tol tersebut merupakan proyek strategis nasional yang harus dikawal.

"Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan tol, kami dari Kejagung masih melalukan penelitian," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Sumbar, Kamis (28/7/2022).

Ketut mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pembangunan, terutama soal kasus korupsinya yang sedang berjalan.

"Pak Jaksa Agung mendorong agar setiap kasus korupsi dapat ditangani segera. Begitupun dengan dugaan korupsi soal pembangunan tol Padang-Pekanbaru," tuturnya.

"Dengan dimintanya setiap Kejari maupun Kejati agar menangani kasus korupsi yang ada, nantinya akan dijadikan evaluasi pada akhir tahunnya," katanya lagi.

Diketahui, sidang kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru, khususnya Taman Kehati terus bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang.

Terbaru, sidang beragendakan keterangan ahli telah menghadirkan Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Unand Prof Yulia Mirwati, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/KBPN 2016-2018 M Noor Marzuki.

Kemudian juga meghadirkan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr Eva Achjani Zulfa, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kementerian ATR/KBPN Tri Wibisono. Selanjutnya Auditor Independen Suswinarno dan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/KBPN Kintot Eko Baskoro dan Erfan Susanto.

Baca Juga: Kejagung Sorot Kasus Korupsi Pembangunan RSUD Pasaman Barat dengan Anggaran Rp 134 Miliar

Kontributor : B Rahmat