SuaraSumbar.id - Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Senat Kerajaan Thailand, Pornpetch Wichitchonlachai, membahas rencana gubah status pandemi Covid-19 jadi endemi.
Hal itu dibahas Puan dalam pertemuan bilateral di Bali, Rabu (23/3/2022). Keduanya sepakat masa transisi itu perlu disiapkan dengan matang demi memastikan berbagai program pemulihan berjalan efektif.
“Berbagai penyesuaian saat ini telah dilakukan Indonesia. DPR RI ikut melakukan pengawasan terhadap upaya pemerintah yang sedang menyusun roadmap (peta jalan) dalam rangka menuju situasi endemi,” kata Puan.
Dalam pertemuan itu, mereka juga berbagi pengalaman mengenai pemulihan sektor pariwisata di negara masing-masing mengingat itu jadi salah satu sumber devisa utama dua negara.
“Saya mendorong kerja sama dua negara dalam rangka revitalisasi pariwisata,” kata Puan.
Di samping pariwisata, dia juga mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, dia menyambut baik langkah Majelis Nasional Thailand yang menyetujui nota kesepahaman kerja sama pembentukan Kelompok Persahabatan Antar-Parlemen Indonesia dan Thailand.
Ia menyampaikan DPR RI saat ini masih mengkaji MoU itu dan naskah rancangannya akan rampung dalam waktu dekat.
Di sela-sela Sidang Majelis Ke-144 IPU, Rabu, dia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR Kuwait, Marzouq Ali Al Ghanim. Puan, dalam pertemuan itu, mendukung kebijakan pemberdayaan perempuan di Kuwait. “Kami melihat pemberdayaan perempuan berkontribusi besar bagi perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia, dan penanganan Covid-19,” kata dia.
Namun, dua pihak sepakat bahwa pandemi Covid-19 menghambat beberapa program sehingga ada tujuan yang masih belum tercapai. “Ini tantangan kita bersama yang harus terus menjadi perhatian. Kerja sama antarnegara, termasuk lewat parlemen akan membantu mengatasi tantangan itu,” kata dia.
Dalam hari yang sama, dia juga menemui Ketua Parlemen Timor Leste, Ancieto Longuinhos.
Puan dan Longuinhos membahas perundingan batas negara yang belum rampung sampai saat ini. “Kami meminta dukungan dari (Parlemen) Timor Leste untuk mempercepat penyelesaian penentuan perbatasan darat di segmen Noel Besi-Citrana dan Segmen Bijael Sunan-Oben,” sebut Puan.
Dalam pertemuan bersama Timor Leste, dia juga kembali menegaskan dukungan Indonesia atas keanggotaan penuh Timor Leste di Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. (Antara)
Berita Terkait
-
Pastikan Pandemi Covid-19 Segera Berakhir jadi Endemi, Menkes Budi: Tapi Kapan Waktunya Masih Abu-abu
-
Xiaomi Indonesia Buka Suara soal Keluhan Mi 11 Ultra Meledak yang Viral di Twitter
-
Indonesia dan Thailand Bahas Rencana Perubahan Status Pandemi Covid-19 ke Endemi
-
Riset: 98% Pekerja Indonesia Butuh Pelatihan Digital
-
Demi Genjot Pariwisata, Indonesia Bakal Ubah Status Pandemi Covid-19 Menjadi Endemi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Penganiayaan Nenek Saudah di Pasaman Disorot DPR RI, Komnas Perempuan Desak Polisi Bertindak Tegas
-
Huntara Sumbar Dikebut Jelang Ramadhan, Penyintas Banjir Ditargetkan Pindah Total
-
Puluhan Rumah Warga hingga Sekolah Terancam Runtuh di Pasaman Barat, Ini Penyebabnya
-
Dukung Pengusaha Perkuat Investasi, BRI Berkolaborasi dengan BP Batam, BKPM dan Kementerian UMKM
-
Pembebasan Lahan Flyover Sitinjau Lauik Dikebut, Rampung Maret 2026?