Pilpres 2024, Surya Paloh Pastikan NasDem Tak Gelar Konvensi Capres

SuaraSumbar.id - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memastikan bahwa pihaknya tidak akan menggelar konvensi penjaringan calon presiden (capres) untuk kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

"Konvensi saya anggap selesai dan (Partai) NasDem tak akan menyelenggarakannya. Ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran," kata Paloh, Senin (28/2/2022).

Menurutnya, salah satu alasan Partai NasDem tidak menyelenggarakan konvensi itu ialah terkait syarat formal untuk diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden, yakni minimal memiliki 20 persen suara.

Partai NasDem hanya mempunyai 9,6 persen pada Pemilu 2019, sehingga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, katanya.

"Kami sangat perlu koalisi. Tapi sayang seribu sayang, banyak partner yang masih sibuk ingin jadi presiden. Jadi, untuk apalagi diteruskan konvensi?" ucap dia.

Sebagai ganti konvensi capres, Partai NasDem menyelenggarakan Rembuk Nasional melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15-17 Juni 2022, dengan membahas berbagai topik penting, salah satunya terkait pencalonan presiden 2024.

Sebelumnya, saat peresmian NasDem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022), Paloh mengatakan Partai NasDem akan menyiapkan calon presiden untuk maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya pikir tidak lebih dari tiga nama lah, tidak lebih dari tiga," katanya.

Kendati demikian, lanjutnya, Partai NasDem masih membuka dialog terkait calon presiden yang akan diusung. Selain itu, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem juga akan mengakomodasi beberapa sosok potensial untuk maju ke kontestasi nasional lima tahunan sekali tersebut.

Baca Juga: Duet Anies Baswedan dan Ridwan Kamil di Pilpres 2024 Sulit Terwujud, Pengamat Ungkap Faktor Utamanya

"Siapa pun anak bangsa ini yang mempunyai obsesi, ambisi untuk menjadi publik figur yang kuat, kokoh, hingga mereka sampai pada jenjang paling teratas dalam struktur sistem pemerintahan," ujarnya. (Antara)