SuaraSumbar.id - Pemerintah Indonesia kembali menerima 2,7 juta dosis vaksin Covid-19 hasil donasi dari Pemerintah Australia yang datang dalam tahap ke-203.
Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong mengapresiasi Pemerintah Australia yang telah aktif ikut membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dengan memberikan dukungan hibah vaksin.
"Ini sekaligus menunjukkan dekat dan eratnya hubungan kedua negara tetangga ini, termasuk dalam upaya penanganan pandemi," kata Usman dalam pernyataannya, Rabu (9/2/2022).
Vaksin yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta Rabu siang itu menambah deretan vaksin yang telah diberikan oleh Pemerintah Australia.
Sebelumnya, Indonesia telah menerima tiga kali donasi vaksin dari Pemerintah Australia yang jika ditotal jumlahnya mencapai lebih dari 3 juta dosis vaksin.
Upaya Pemerintah Indonesia memastikan keamanan pasokan dosis vaksin Covid-19 untuk masyarakat menjadi bukti bahwa pemerintah menginginkan pemulihan di tengah pandemi.
Tercatat Indonesia sudah menerima lebih dari 500 juta dosis vaksin baik dalam bentuk bahan baku maupun vaksin jadi lewat berbagai mekanisme pengadaan vaksin. "Ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19," kata Usman.
Lebih lanjut, Usman memastikan vaksin yang baru tiba di Jakarta nantinya akan langsung didistribusikan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan stok vaksin Covid-19.
Meski secara nasional Indonesia telah melampaui target yang diberikan Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk capaian vaksinasi Covid-19, namun beberapa daerah yang sulit dijangkau mengalami kesulitan untuk mencapai target pemberian vaksin COVID-19.
Baca Juga: Beckham Putra Optimalkan Kesempatan Bela Timnas Indonesia U-23
"Pemerintah akan terus mendatangkan vaksin untuk mencukupi kebutuhan bagi masyarakat," ujarnya.
Percepatan pemberian vaksinasi Covid-19 terus dilakukan pemerintah di tengah kondisi merebaknya varian mutasi yaitu Omicron.
Usman mendorong seluruh elemen masyarakat bisa bekerjasama dan mengambil peran agar program vaksinasi nasional untuk penanganan Covid-19 bisa semakin cepat dan luas.
Tidak lupa ia meminta masyarakat untuk segera mengambil hak vaksin Covid-19 miliknya terutama bagi masyarakat yang masih belum menerima vaksin.
"Saat ini, terjadi lagi peningkatan jumlah kasus, khususnya varian Omicron. Karenanya, sebagai bentuk perlindungan, pemerintah meminta kepada masyarakat untuk segera mungkin divaksinasi sembari tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan," tutup Usman. (Antara)
Berita Terkait
-
Mendikbudristek Nadiem Makarim Berharap Indonesia Dapat Menginspirasi Negara-negara Maju
-
Profil Tony Laurent-Gonnet, Pemain Berdarah Prancis Andalan Thailand di Piala AFF U-23 2022
-
Dulu Asisten Luis Milla, Bima Sakti Kini Dampingi Shin Tae-yong
-
Kasus JAI Sintang Butuh Upaya Assessment Psikologi Lebih Lanjut, KPPAD Kalbar Akui Belum Bisa Lakukan Hal Tersebut
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Tersambar Petir di Pondok Ladang Pesisir Selatan, Ayah Tewas-Anak Tiga Tahun Selamat
-
105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Izin Travel Ternyata Sudah Dibekukan
-
Polda Sumbar Ungkap 26 Kasus Curanmor, 30 Kendaraan Warga Diselamatkan
-
Kinerja BRI Terus Tumbuh, Laba Tembus Rp48,2 Triliun hingga Triwulan III 2026
-
Soroti Disharmoni Putusan Bawaslu dan MK, APHTN-HAN Usulkan Mekanisme Baru Sengketa Pemilu