SuaraSumbar.id - Jerman janji menerima kedatangan 25.000 warga Afghanistan yang dianggap paling rentan menghadapi bahaya setelah Taliban menduduki kekuasaan di Kabul. Pernyataan itu disampaikan surat yang ditulis seorang pejabat tinggi Uni Eropa (EU).
Jumlah yang dijanjikan Jerman itu merupakan bagian dari sekitar 40.000 warga Afghanistan dalam bahaya yang akan diterima oleh negara-negara anggota EU.
Jerman mencatatkan rekor jumlah hampir 900.000 orang yang berada di wilayahnya pada 2015 untuk mencari perlindungan. Sebagian besar dari mereka berasal dari Suriah, Afghanistan, dan Irak.
Dalam sebuah surat bertanggal 9 Desember yang dibaca Reuters pada Jumat, Komisaris urusan Dalam Negeri EU Ylva Johansson meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk pada akhir 2022 sudah memenuhi janji menyediakan permukiman bagi orang-orang tersebut.
"Orang-orang yang rentan dan para pengungsi, yang menghadapi risiko, sedang menunggu untuk berangkat guna memulai hidup baru dengan aman dan bermartabat," katanya.
Sementara itu, Belanda sudah setuju untuk menerima lebih dari 3.100 warga Afghanistan yang nyawa dan keselamatan mereka saat ini dianggap berada dalam bahaya.
Prancis dan Spanyol akan menerima masing-masing 2.500 orang, sementara 2.000 lainnya akan diterima di Swedia, menurut dokumen tersebut.
Negara-negara Barat sudah mengevakuasi lebih dari 120.000 warga Afghanistan selama operasi penerbangan yang tergesa-gesa pada Agustus, ketika Taliban menduduki Kabul.
Perkembangan yang cepat di Aghanistan itu membuat penarikan misi militer internasional pimpinan Amerika Serikat--setelah dua puluh tahun berada di Afghanistan-- berakhir dengan kekacauan.
Baca Juga: Curhat 3 Perempuan Afghanistan Setelah Taliban Kembali Berkuasa
Pasukan negara-negara Barat pergi dari negara itu dengan meninggalkan puluhan ribu warga Afghanistan yang dulu bergerak sebagai pembela hak asasi manusia dan hak perempuan, atau bekerja sebagai wartawan maupun pegawai pemerintahan yang dulu.
Puluhan ribu warga Afghanistan itu kini mengkhawatirkan nasib mereka di bawah pemerintahan Taliban.(Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Ditekan Masyarakat Internasional, Taliban Akhirnya Nyatakan Perempuan Bukan Hak Milik
-
Hasil Borussia Dortmund Vs Bayern Muenchen: Die Roten Menang 3-2
-
Tuntut Kejelasan Status, Imigran Afghanistan di Riau Lakukan Aksi Jahit Mulut
-
Ini Krisis Kemanusiaan yang Dibeberkan Sejumlah Dokter di Afghanistan, Ngeri!
-
Kekurangan Perawat, Jerman Kejar Tenaga Kesehatan Sampai ke India
Terpopuler
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- 9 Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah dan Menghilangkan Flek Hitam
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Margarito soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
BRI Dukung MotoGP Indonesia 2026, Perkuat Potensi Sport Tourism di Panggung Dunia
-
BRI Perkuat Dukungan untuk Kontingen Indonesia di Asian Games AichiNagoya 2026
-
Permudah Kelola Payroll Perusahaan, Gunakan Qlola by BRI dengan Sistem Terintegrasi
-
BRI Hadirkan Ekstra 27.000 GarudaMiles untuk Nasabah Infinite Prioritas
-
Mau Tukar Valas Sebelum ke Luar Negeri? Cek Lokasi BRI Money Changer Terdekat