SuaraSumbar.id - Jerman janji menerima kedatangan 25.000 warga Afghanistan yang dianggap paling rentan menghadapi bahaya setelah Taliban menduduki kekuasaan di Kabul. Pernyataan itu disampaikan surat yang ditulis seorang pejabat tinggi Uni Eropa (EU).
Jumlah yang dijanjikan Jerman itu merupakan bagian dari sekitar 40.000 warga Afghanistan dalam bahaya yang akan diterima oleh negara-negara anggota EU.
Jerman mencatatkan rekor jumlah hampir 900.000 orang yang berada di wilayahnya pada 2015 untuk mencari perlindungan. Sebagian besar dari mereka berasal dari Suriah, Afghanistan, dan Irak.
Dalam sebuah surat bertanggal 9 Desember yang dibaca Reuters pada Jumat, Komisaris urusan Dalam Negeri EU Ylva Johansson meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk pada akhir 2022 sudah memenuhi janji menyediakan permukiman bagi orang-orang tersebut.
"Orang-orang yang rentan dan para pengungsi, yang menghadapi risiko, sedang menunggu untuk berangkat guna memulai hidup baru dengan aman dan bermartabat," katanya.
Sementara itu, Belanda sudah setuju untuk menerima lebih dari 3.100 warga Afghanistan yang nyawa dan keselamatan mereka saat ini dianggap berada dalam bahaya.
Prancis dan Spanyol akan menerima masing-masing 2.500 orang, sementara 2.000 lainnya akan diterima di Swedia, menurut dokumen tersebut.
Negara-negara Barat sudah mengevakuasi lebih dari 120.000 warga Afghanistan selama operasi penerbangan yang tergesa-gesa pada Agustus, ketika Taliban menduduki Kabul.
Perkembangan yang cepat di Aghanistan itu membuat penarikan misi militer internasional pimpinan Amerika Serikat--setelah dua puluh tahun berada di Afghanistan-- berakhir dengan kekacauan.
Baca Juga: Curhat 3 Perempuan Afghanistan Setelah Taliban Kembali Berkuasa
Pasukan negara-negara Barat pergi dari negara itu dengan meninggalkan puluhan ribu warga Afghanistan yang dulu bergerak sebagai pembela hak asasi manusia dan hak perempuan, atau bekerja sebagai wartawan maupun pegawai pemerintahan yang dulu.
Puluhan ribu warga Afghanistan itu kini mengkhawatirkan nasib mereka di bawah pemerintahan Taliban.(Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Ditekan Masyarakat Internasional, Taliban Akhirnya Nyatakan Perempuan Bukan Hak Milik
-
Hasil Borussia Dortmund Vs Bayern Muenchen: Die Roten Menang 3-2
-
Tuntut Kejelasan Status, Imigran Afghanistan di Riau Lakukan Aksi Jahit Mulut
-
Ini Krisis Kemanusiaan yang Dibeberkan Sejumlah Dokter di Afghanistan, Ngeri!
-
Kekurangan Perawat, Jerman Kejar Tenaga Kesehatan Sampai ke India
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
6 Pantangan Makanan Asam Urat yang Perlu Dihindari, Waspada!
-
Gunung Marapi Meletus 12 Kali: Status Waspada, Warga Diminta Siaga!
-
Polresta Padang Gagalkan Bentrokan Pelajar di Berok Nipah, Puluhan Remaja Diamankan
-
CEK FAKTA: Salsa Erwina Gabung ke Kabinet Merah Putih, Benarkah?
-
Ekosistem Digital BRI Capai 702 Ribu E-Channel di Seluruh Indonesia