SuaraSumbar.id - Jerman janji menerima kedatangan 25.000 warga Afghanistan yang dianggap paling rentan menghadapi bahaya setelah Taliban menduduki kekuasaan di Kabul. Pernyataan itu disampaikan surat yang ditulis seorang pejabat tinggi Uni Eropa (EU).
Jumlah yang dijanjikan Jerman itu merupakan bagian dari sekitar 40.000 warga Afghanistan dalam bahaya yang akan diterima oleh negara-negara anggota EU.
Jerman mencatatkan rekor jumlah hampir 900.000 orang yang berada di wilayahnya pada 2015 untuk mencari perlindungan. Sebagian besar dari mereka berasal dari Suriah, Afghanistan, dan Irak.
Dalam sebuah surat bertanggal 9 Desember yang dibaca Reuters pada Jumat, Komisaris urusan Dalam Negeri EU Ylva Johansson meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk pada akhir 2022 sudah memenuhi janji menyediakan permukiman bagi orang-orang tersebut.
"Orang-orang yang rentan dan para pengungsi, yang menghadapi risiko, sedang menunggu untuk berangkat guna memulai hidup baru dengan aman dan bermartabat," katanya.
Sementara itu, Belanda sudah setuju untuk menerima lebih dari 3.100 warga Afghanistan yang nyawa dan keselamatan mereka saat ini dianggap berada dalam bahaya.
Prancis dan Spanyol akan menerima masing-masing 2.500 orang, sementara 2.000 lainnya akan diterima di Swedia, menurut dokumen tersebut.
Negara-negara Barat sudah mengevakuasi lebih dari 120.000 warga Afghanistan selama operasi penerbangan yang tergesa-gesa pada Agustus, ketika Taliban menduduki Kabul.
Perkembangan yang cepat di Aghanistan itu membuat penarikan misi militer internasional pimpinan Amerika Serikat--setelah dua puluh tahun berada di Afghanistan-- berakhir dengan kekacauan.
Baca Juga: Curhat 3 Perempuan Afghanistan Setelah Taliban Kembali Berkuasa
Pasukan negara-negara Barat pergi dari negara itu dengan meninggalkan puluhan ribu warga Afghanistan yang dulu bergerak sebagai pembela hak asasi manusia dan hak perempuan, atau bekerja sebagai wartawan maupun pegawai pemerintahan yang dulu.
Puluhan ribu warga Afghanistan itu kini mengkhawatirkan nasib mereka di bawah pemerintahan Taliban.(Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Ditekan Masyarakat Internasional, Taliban Akhirnya Nyatakan Perempuan Bukan Hak Milik
-
Hasil Borussia Dortmund Vs Bayern Muenchen: Die Roten Menang 3-2
-
Tuntut Kejelasan Status, Imigran Afghanistan di Riau Lakukan Aksi Jahit Mulut
-
Ini Krisis Kemanusiaan yang Dibeberkan Sejumlah Dokter di Afghanistan, Ngeri!
-
Kekurangan Perawat, Jerman Kejar Tenaga Kesehatan Sampai ke India
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
CEK FAKTA: Aturan Baru Tilang 2026, Benarkah Denda Manual Naik 150 Persen?
-
Benarkah Telur Ayam Kampung Lebih Berkhasiat? Ini Perbedaannya dengan Telur Ayam Negeri
-
Kelebihan dan Kekurangan Telur Bebek, Kandungan Kolestrol Lebih Tinggi?
-
Festival Tunas Bahasa Ibu, Revitalisasi Bahasa Daerah
-
Sumbar Target Replanting Sawit 2025 Tembus 5.400 Hektare, Panen Perdana di Agam Berhasil!