SuaraSumbar.id - Nama Marsekal Hadi Tjahjanto disebut-sebut bakal masuk kabinet Jokowi-Maruf. Santer diisukan jenderal itu bakal menjadi menteri setelah melepas jabatannya sebagai Panglima TNI.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kocok ulang kabinet atau reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Ya kalau masalah masuk di kabinet itu adalah sepenuhnya kewenangan presiden. Kami di DPR tidak akan ikut campur. Presiden tentunya yang lebih tahu apakah memerlukan Pak Hadi atau kemudian mau menaruh di posisi mana itu diserahkan kepada hak prerogatif presiden," kata Dasco, dikutip dari Suara.com, Rabu (10/11/2021).
Senada dengan itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang duduk sebagai anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan semua keputusan terkait Hadi dikembalikan lagi kepasa Jokowi. Demokrat sendiri dikatakan Syarief tidak mencampuri dan enggan mengusulkan.
Syarief hanya memandang bahwa sebagai Panglima TNI, Hadi tentunya memiliki kemampuan.
"Saya pikir mungkin baik saja, tergantung presiden, hak prerogatif presiden karena dengan pengalaman beliau sebagai panglima memiliki ekpansif tersendiri. Jadi saya pikir tergantung presiden, saya sih lihat kemampuan dan kompetensinya bagus," kata Syarief.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya turut berkomentar terkait dengan isu kemungkinan Marsekal Jenderal TNI Hadi Tjahjanto masuk dalam kabinet usai tak lagi menjabat Panglima TNI. Terkait rencana perombakan kabinet menurutnya wewenang Presiden, hanya saja ia mengingatkan agar perombakan dilakukan sesuai dengan porsinya.
"Ya gini, itu prerogatif presiden, cuma kemudian tentu di dalam proses menjadikan seseorang menteri, bukan persoalan utak-atik atau persoalan akomodatif. Tentu harus kami lihat bagaimana keputusan presiden dalam hal itu benar-benar porsinya tepat," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).
Willy mengatakan, Nasdem sendiri pada prinsipnya menyerahkan kepada presiden yang terbaik terkait kabinet untuk membantu kelancaran tugas-tugas kenegaraan. Hanya saja ia menegaskan, sifatnya tak boleh akomodatif.
Baca Juga: Jokowi Beri Gelar Pahlawan Nasional ke Tokoh Perfilman Indonesia, Usmar Ismail
"Kita harus mengedepankan prinsip efektivitas, profesionalitas, itu harus menjadi prinsip-prinsip yang terdepan. Bukan hanya sekedar, ya utak-atik gatuk lah," tuturnya.
Isu Hadi Masuk Kabinet
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Penggantinya pun tinggal disahkan, yakni Jenderal Andika Perkasa.
Kekinian, berembus wacana Marsekal Hadi akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko melalui mekanisme reshuffle.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko enggan memberikan komentar. Ia meminta awak media menunggu waktunya.
"Itu tunggu saja waktunya. Kami belum bisa memberikan apa jawaban," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/11/2021).
Berita Terkait
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
BRI Taipei dan KDEI Kolaborasi Dukung Literasi Keuangan WNI di Taiwan
-
Kursumawati Sukses Bangun Kepercayaan Warga sebagai Agen BRILink di Simalungun
-
Tidak Ada Toleransi, Kapolda Sumbar Bakal Pecat Polisi yang Terlibat Narkoba
-
Warga Agam Diduga Jadi Korban Penyekapan di Myanmar dan Memohon Pulang
-
PBHI Serahkan Data Baru ke Ombudsman, Soroti Dokumen Kebencanaan Izin Tambang Andesit Kasang