DPRD Desak Pemkot Padang Batasi Izin Pendirian Bangunan di Lahan Pertanian

SuaraSumbar.id - Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, diminta untuk membatasi izin pendirian rumah dikawasan yang berada di wilayah pertanian produktif.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Yandri. Menurutnya, lahan pertanian perlu dijaga dengan antisipasi membatasi pendirian bangunan.

"Semua lahan pertanian akan berubah menjadi lahan perumahan, kebutuhan pangan akan sulit dipenuhi kalau semuanya diganti dengan perumahan," katanya, Jumat (21/5/2021).

Dia meminta agar lahan pertanian yang tersebar di delapan kecamatan di Kota Padang itu dijaga agar produksi pangannya tetap eksis.

Baca Juga: Waspada! Covid-19 Jadi Virus 1000 Wajah, Ini Gejalanya

Salah satu cara mengantisipasinya adalah dengan melahirkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan daerah (Perda).

"Jangan selalu berharap membangun perumahan semuanya sehingga untuk kebutuhan pangan harus import atau didatangkan dari daerah lain, padahal Padang juga berpotensi untuk peningkatan pangan," ucapnya.

Saat ini, telah disampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Wali Kota Padang, Hendri Septa dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Padang yang salah satunya membahas tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Hendri mengatakan, membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kota Padang adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan.

Atas dasar itu, kata Hendri, perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan sehingga Ranperda tersebut penting disusun untuk ketersediaan pangan.

Baca Juga: Tegas! Dinkes Bantah Kota Padang Zona Merah Covid-19

"Salah satu pangan utama kebutuhan masyarakat adalah beras yang harus tersedia dalam jumlah dan mutu yang cukup. Namun kebutuhan beras di Padang masih didatangkan dari daerah penyangga," ujar dia.