Politisi PDIP Tolak Vaksin Covid-19, Wali Kota Padang Beri Jawaban Menohok

SuaraSumbar.id - Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menyayangkan sikap anggota DPRI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning, yang terang-terangan menolak untuk divaksin Covid-19.

"Itu akan membuat masyarakat ragu juga untuk divaksin," kata Mahyeldi, dikutip dari Klikpositif.com - jaringan Suara.com, Rabu (13/1/2021).

Menurut Calon Gubernur Sumatera Barat peraih suara terbanyak di Pilkada 2020 itu, penolakan yang disampaikan politisi PDIP itu akan memicu gejolak di lapangan.

"Dengan beliau tidak ingin divaksin itu, maka akan timbul gejolak di lapangan. Apalagi setelah ini akan divaksin tenaga kesehatan," tuturnya.

Baca Juga: Geger! Rocky Gerung Bongkar Jokowi Paksa BPOM Keluarkan Izin Vaksin Sinovac

"Dengan begitu, beliau tidak mendukung program Bapak Presiden Jokowi. Lagi pula sudah ada pernyataan kehalalan dari MUI dan BPOM terkait vaksin ini," sambung politisi PKS itu.

Sementara itu, Mahyeldi sendiri belum akan divaksin dalam waktu dekat. "Saya masih menunggu hasil pemeriksaan anti bodi dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Kalau hasil menyatakan saya perlu divaksin, maka saya akan divaksin, tapi kalau tidak ya saya tidak akan divaksin," tuturnya.

Sebelumnya, penolakan vaksinasi datang dari anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning. Dia secara tegas menolak untuk divaksin Covid-19.

Daripada divaksin, Ribka memilih untuk membayar denda. Ribka tidak mau divaksin apapun itu jenisnya. Bahkan, ia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.

Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma.

Baca Juga: Bukan Hanya Indonseia, UAE Hingga Bahrain Juga Gunakan Vaksin Sinovac

"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021).