- Pada 14 Agustus 2026, kuasa hukum AKBP F mengungkap kejanggalan dugaan pelecehan oleh Brigadir L di Polda Sumbar.
- Akibat tuduhan tersebut, pelantikan AKBP F sebagai Kabiddokes dibatalkan dan ia ditugaskan sementara ke Mabes Polri.
- Kuasa hukum menilai laporan tersebut janggal karena jeda waktu pelaporan, bukti rekaman rumah, serta motif rumah tangga pelapor.
Kuasa hukum juga memberikan klarifikasi mengenai pemberian uang perjalanan ke Malaysia pada hari yang sama.
Menurut Suharizal, AKBP F membagikan uang dinas sebesar Rp2 juta kepada personel unit Dokkes. Khusus kepada Brigadir L, jumlah yang diterima mencapai Rp4 juta karena mendapat tambahan dari dokter berinisial I.
“Jadi hari itu ada dua amplop. Teman-teman yang lain hanya dapat Rp2 juta. Khusus untuk Brigadir L dapat dua amplop berisi Rp2 juta. Satu amplop dari komandannya, AKBP F, dan satu dari dokter I,” jelasnya.
Suharizal juga menilai narasi dalam laporan mengenai dugaan tindakan tidak pantas tersebut perlu diuji secara rasional. Dalam laporan disebutkan Brigadir L diminta memejamkan mata di depan meja kerja sebelum keningnya dicium.
Baca Juga:Pria di Sumbar Jual Kekasih Lewat MiChat untuk Layani Pelanggan
Menurut Suharizal, kondisi ruangan yang disebut tidak terkunci menjadi salah satu hal yang dipertanyakan pihaknya.
“Ruangan itu tidak terkunci, dia bisa saja kemudian pergi. Nah, itu tidak dilakukan oleh Brigadir L kalau memang benar ada perintah tutup mata,” katanya.
Meski demikian, penilaian tersebut merupakan argumentasi dari pihak penasihat hukum AKBP F dan masih harus diuji melalui proses hukum.
Tim penasihat hukum turut menyoroti barang bukti berupa rekaman yang diserahkan keluarga Brigadir L kepada penyidik.
Suharizal menyebut rekaman tersebut bukan rekaman visual CCTV dari ruang kerja Kabiddokes Polda Sumbar. Menurut dia, rekaman berasal dari perangkat CCTV di rumah Brigadir L yang menangkap suara ketika yang bersangkutan melakukan panggilan video dengan suaminya.
Baca Juga:AKBP Terlapor Dugaan Pelecehan Polwan Batal Dilantik jadi Kabid Dokkes Polda Sumbar
“Yang diserahkan oleh D ketika melapor 16 April 2026 itu adalah rekaman CCTV di rumah. Jadi suara yang direkam CCTV rumah mereka itu yang jadi bukti, itu bukanlah rekaman langsung di ruangan Kabiddokkes,” ungkapnya.
Ia mengklaim dalam rekaman tersebut tidak terdengar adanya pemaksaan, bentakan, ataupun instruksi untuk merahasiakan sesuatu.
Menurut Suharizal, justru terdapat pernyataan dari AKBP F yang berbunyi “Demi Allah tidak ada maksud saya yang melecehkan kamu”.
Kejanggalan lain yang disoroti adalah waktu pelaporan. Menurut kuasa hukum, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 15 Januari 2026, sedangkan laporan resmi baru dibuat pada 16 April 2026.
Suharizal juga menyebut suami Brigadir L yang merupakan anggota kepolisian sempat menemui AKBP F sekitar satu jam setelah waktu kejadian yang dilaporkan.
“Kalau dia kemudian merasa dijahati, dilecehkan, sementara suaminya juga polisi bekerja di ruangan SPKT di Polda Sumbar, tempat orang menerima laporan, mengapa tidak di saat tanggal 16 Januari 2026 itu kemudian dia berjalan kurang lebih 20 langkah sampai ke SPKT?” ujarnya.
