-
Pemprov Sumbar penuhi kebutuhan pengungsi selama tinggal di huntara.
-
Penyintas di rumah keluarga dapat santunan bulanan pemerintah.
-
Huntara dan huntap disiapkan untuk korban banjir bandang Sumbar.
SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menjamin seluruh kebutuhan dasar pengungsi selama tinggal di hunian sementara (huntara) pasca banjir bandang dan tanah longsor memporak-porandakan pemukiman warga.
Hal itu ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, saat meninjau penanganan bencana di Kota Padang, Sabtu (3/1/2026). Ia menekankan bahwa negara hadir memenuhi hak dasar masyarakat yang terdampak bencana alam.
“Selama berada di huntara, seluruh kebutuhan pengungsi akan dipenuhi oleh pemerintah,” kata Mahyeldi.
Selain bagi warga yang tinggal di huntara, Mahyeldi penuhi kebutuhan penyintas bencana dengan skema bantuan berbeda untuk masyarakat yang memilih mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat.
Pemerintah, kata politikus PKS itu, menyiapkan santunan bulanan guna membantu kebutuhan hidup para penyintas selama masa pemulihan.
“Selama di huntara kebutuhan dasar pengungsi kita pastikan terpenuhi. Bagi yang tinggal di rumah keluarga akan kita bantu dengan santunan setiap bulan,” kata Gubernur Mahyeldi.
Di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah daerah mulai membangun hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang.
Huntara tipe 36 tersebut diperuntukkan bagi korban di Taratak Teleang, Kecamatan Bayang Utara, dan ditargetkan segera dapat ditempati.
Tak hanya huntara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat, tersapu banjir, atau dinilai tidak layak huni. Pembangunan huntap disesuaikan dengan ketersediaan lahan, baik milik warga maupun yang disiapkan pemerintah daerah.
Mahyeldi menambahkan, pemda terus melakukan perbaikan infrastruktur terdampak bencana, mulai dari jalan, jembatan, rumah ibadah, rumah warga, hingga areal persawahan yang rusak akibat banjir bandang dan longsor. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kerusakan.
Sesuai arahan Presiden, pemerintah bertanggung jawab membangun kembali rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Sementara untuk rumah dengan kategori rusak sedang dan ringan, pendataan dilakukan oleh BNPB.
BNPB menetapkan besaran bantuan sebesar Rp30 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan.
Mahyeldi mengakui nilai bantuan tersebut belum sepenuhnya menutup kerugian masyarakat, namun pemerintah terus mengupayakan dukungan tambahan.
Selain bantuan perumahan, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial Kemensos serta kebijakan relaksasi perbankan guna meringankan beban ekonomi penyintas. Dengan langkah tersebut, Mahyeldi penuhi kebutuhan penyintas bencana sekaligus memastikan pemulihan pascabencana berjalan berkelanjutan. (Antara)
