SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan di daerah tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI yang digelar di Auditorium Istana Gubernuran, Senin (17/2/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, didampingi Wakil Ketua II DPD RI, Bahar Bausan, serta Anggota DPD RI asal Sumbar, Irman Gusman, bersama anggota Komite I lainnya.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, Kepala Kanwil ATR/BPN Sumbar Teddi Guspriadi, utusan LKAAM Sumbar, serta unsur OPD terkait.
Baca Juga:Tensi Tinggi Jelang Pelantikan, Gubernur Sumbar Mahyeldi Lolos Tes Kesehatan di Kemendagri
Delapan Tahun GTRA, Reforma Agraria di Sumbar Terus Berjalan
Dalam sambutannya, Mahyeldi menyoroti peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang telah berjalan selama delapan tahun di Sumbar sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam mendukung pelaksanaan program reforma agraria.
"Melalui GTRA, segala sekat antarinstansi bisa dihilangkan, sehingga muncul kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program reforma agraria di Sumbar," ujar Mahyeldi.
Menurutnya, program ini telah meningkatkan jumlah bidang tanah terdaftar hingga 40 persen, serta melalui redistribusi tanah, sebanyak 42.542 bidang tanah telah diserahkan kepada masyarakat.
Namun, ia juga mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait legalisasi aset, konflik lahan, dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat.
Baca Juga:Bank Nagari Perkuat Ekonomi Syariah Sumbar Lewat Kerja Sama dengan Dewan Masjid Indonesia
Reforma Agraria Sejalan dengan Program Unggulan Sumbar
- 1
- 2
