SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tidak memiliki hubungan dagang langsung dengan pemerintah Israel. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Sugeng Arianto.
"Dari data yang kami miliki, hubungan dagang (Pemprov Sumbar) dengan Israel tidak ada," katanya, dikutip dari Antara, Selasa (2/4/2024).
Meski begitu, BPS tidak menampik bisa saja ada barang atau komoditas tertentu yang diimpor atau dieskpor dari dan ke Israel melalui daerah lain. Namun, digunakan di Provinsi Sumbar.
"Bisa saja masuk dari tempat lain, kemudian disalurkan kembali ke Sumbar. Akan tetapi, yang jelas pintu masuknya bukan dari Sumatera Barat," ujarnya.
Oleh karena itu, merujuk data perdagangan pada tahun 2023 hingga 2024, Sugeng memastikan tidak ada hubungan perdagangan langsung antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Israel.
Sementara itu, pakar sekaligus akademikus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Virtuous Setyaka mengkritisi masih ada jalinan hubungan kerja sama yang terbangun antara Indonesia dan Israel, misalnya di sektor perdagangan.
Meskipun itu bersifat bisnis dan bukan antarkedua negara, menurut dia, seharusnya hal itu dicegah apabila Indonesia menunjukkan sikap yang tegas.
"Selain menggalang kekuatan kolektif banyak negara di tingkat internasional, Indonesia juga harus benar-benar memutus semua hubungan dengan Israel," tegas dia.
Menurut dia, cukup ironis ketika Indonesia selalu menyuarakan kemerdekaan Palestina dari jajahan Zionis Israel. Namun, di sisi lain hubungan perdagangan masih terus berlangsung.
"Walaupun itu bersifat business to business, bukan government to government, faktanya masih diizinkan Pemerintah," ujarnya.
