SuaraSumbar.id - Usulan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, tentang penunjukan Presiden Joko Widodo sebagai ketua koalisi partai politik pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, belum tentu dapat diterima oleh semua partai pengusung.
Menurut Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Herman Khaeron, keputusan terkait ketua koalisi merupakan ranah dari ketua umum masing-masing partai politik.
Pernyataan ini disampaikan Herman Khaeron di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, pada Kamis (14/3/2024).
"Saya kira itu menjadi domainnya ketua-ketua partai lah ya. Jadi nanti kita serahkan saja kepada ketua-ketua partai," ujar Herman, menanggapi usulan PSI tersebut.
Baca Juga:Pengamat: DKJ Disiapkan untuk Langgengkan Dinasti Jokowi
Herman, yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI, menambahkan bahwa ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju seringkali berkumpul untuk membahas dan mendiskusikan berbagai hal, termasuk masalah kepemimpinan koalisi, untuk memastikan kesolidan antarpartai.
Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya menyerahkan keputusan terkait posisi ketua koalisi kepada para ketua umum partai.
"Dan tentu bisa mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Oleh karena itu, persoalan terkait dengan siapa yang akan menjadi pemimpin koalisi itu, kita serahkan kepada para pimpinan partai saja," tutup Herman.
Usulan Grace Natalie memunculkan diskusi di kalangan partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran terkait siapa yang paling tepat untuk memimpin koalisi mereka.
Meskipun ide tersebut membuka ruang untuk kolaborasi lebih luas antarpartai politik, tampaknya keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil diskusi dan kesepakatan bersama antara para pemimpin partai yang terlibat dalam koalisi.
Baca Juga:Kritik Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: PSI Berusaha Jaga Pengaruh Patronnya
Kontributor : Rizky Islam
