PDIP Siap Keluar dari Lingkaran Istana Prabowo-Gibran, Mau Perbaiki Demokrasi

"Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," tambah Hasto

Chandra Iswinarno
Kamis, 15 Februari 2024 | 19:43 WIB
PDIP Siap Keluar dari Lingkaran Istana Prabowo-Gibran, Mau Perbaiki Demokrasi
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]

SuaraSumbar.id - Merespons hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan kesiapannya untuk menjadi oposisi pemerintah.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam siaran pers tertulis yang dikutip dari Antara pada Kamis (15/2), mengungkapkan bahwa partainya memiliki pengalaman dan apresiasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia saat berada di luar pemerintahan pada tahun 2004 dan 2009.

Hasto menegaskan pentingnya peran oposisi dalam menjaga keseimbangan dan melakukan fungsi check and balances terhadap jalannya pemerintahan.

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," ujar Hasto.

Baca Juga:PDIP Sebut Pemilu 2024 Seperti 1997 Era Soeharto

Mengacu pada pengalaman periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, Hasto mengkritik adanya kemampuan manipulasi yang timbul akibat kekuasaan yang terpusat.

Oleh karena itu, PDIP bersiap untuk berjuang tidak hanya melalui jalur partai di DPR tetapi juga bersama gerakan masyarakat sipil yang pro-demokrasi.

"Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," tambah Hasto, menegaskan komitmen PDIP terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, Hasto juga menyinggung adanya dugaan kecurangan selama Pemilu 2024, menyebutkan bahwa tantangan demokrasi di Indonesia mencakup upaya dari pihak-pihak yang berambisi kekuasaan, termasuk rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

Dengan posisi ini, PDIP menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan fungsi kontrol dan kritis terhadap pemerintah yang akan datang, sambil terus memperjuangkan kedaulatan rakyat dan transparansi dalam proses demokrasi.

Baca Juga:Seruan PDIP ke Massanya: Terapkan Kesabaran Revolusioner, Kita Melawan

Sikap ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi Indonesia dan memastikan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kontributor : Rizky Islam

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini