SuaraSumbar.id - Dalam sebuah diskusi virtual yang diadakan oleh Lembaga Penerbitan, Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan tema "Resiko Polisi Tidak Netral", Herdi Sahrasad, peneliti senior dari Universitas Paramadina, menekankan pentingnya netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ketidaknetralan, menurutnya, dapat berimplikasi negatif terhadap legitimasi institusi Polri dan proses pemilu itu sendiri.
Herdi mengingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, Polri memiliki fungsi mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, bukan berkecimpung dalam politik praktis.
"Jika sudah masuk politik praktis, itu jelas akan terjadi implikasi-implikasi negatif, yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan," ujar Herdi selama diskusi, Selasa (13/2/2024).
Baca Juga:Ketua KPPS Tewas Saat Angkut Meja Kursi ke TPS Pakai Gerobak
Kekhawatiran Herdi terkait pemilu saat ini timbul akibat munculnya indikasi ketidaknetralan dari aparat penegak hukum.
Hal ini, menurutnya, dapat merusak legitimasi dari Pemilu dan Pilpres yang sedang berlangsung.
Herdi mempertanyakan, "Apakah masih legitimate pemilu dan pilpres kali ini?" seraya mengungkapkan kegelisahannya terhadap dinamika politik saat ini yang menunjukkan adanya indikasi ketidaknetralan Polri.
Menurut Herdi, ada indikasi bahwa aparat keamanan diarahkan untuk memenangkan paslon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia, mengingat netralitas aparat keamanan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur.
Diskusi ini diharapkan dapat membuka ruang dialog lebih luas mengenai pentingnya menjaga netralitas Polri dalam setiap proses politik, khususnya menjelang Pemilu 2024, untuk memastikan bahwa pemilu dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dan legitimasi proses demokrasi terjaga.
Baca Juga:Polemik Film Dirty Vote dan Reaksi Masyarakat: Sebuah Perspektif Kritis
Kontributor : Rizky Islam
