SuaraSumbar.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD, mengenang peran besar para tokoh Minang dalam menetapkan Indonesia sebagai negara demokrasi dan bukan kerajaan.
"Usul negara demokrasi ini dicapai melalui voting. Pemungutan suara itu diusulkan orang Sumatera Barat (Sumbar), namanya Mohammad Yamin," kata Menkopolhukam Mahfud MD saat menyampaikan dialog kebangsaan bertajuk Pemilu Demokratis, Mempererat Persatuan Bangsa di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (17/11/2023) malam.
Tanggal 10 Juli 1945, para pendiri negara berdebat panjang tentang bentuk pemerintahan. Saat itu Soekarno mengusulkan republik, sedangkan lainnya memilih dalam bentuk kerajaan. Pasalnya, sistem kerajaan dinilai berhasil mempersatukan Indonesia.
Dari perdebatan panjang yang tidak menemukan titik temu, Mohammad Yamin muncul dan mengusulkan untuk melakukan pemungutan suara. Hasilnya, 55 orang memilih republik (demokrasi), enam menyetujui kerajaan, dan satu abstain.
Pada dialog kebangsaan tersebut, Mahfud mengatakan bahwa kontribusi besar tokoh asal Sumbar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Pak Hatta (Mohammad Hatta), Pak Yamin (Mohammad Yamin), Mohammad Natsir, Tan Malaka, Syafruddin Prawiranegara, Sjahrir, dan masih banyak lagi yang berkontribusi besar pada NKRI," kata dia.
Meski Indonesia negara demokrasi, dia mengatakan bahwa tidak sepenuhnya hal itu baik. Sebab, demokrasi sering melahirkan tipuan, terutama menyasar masyarakat yang berpendidikan rendah.
Kendati demikian, lanjut Mahfud, demokrasi yang jelek tersebut tetap masih yang terbaik ketimbang yang lain seperti monarki, arsitokrasi, dan oligarki.
"Yang lain itu (selain demokrasi) peran rakyat tidak ada dan pergantian kekuasaan secara reguler. Itu juga tidak ada yang bisa menjamin. Dalam demokrasi itu, ada diatur," ujarnya. (Antara)
