- Praktisi GIS Timtim Deby Purnasebta menyatakan kemacetan di jalur Padang-Bukittinggi perlu diatasi melalui sistem transportasi terintegrasi, bukan sekadar proyek.
- Peningkatan mobilitas serta risiko bencana di koridor strategis ini menyebabkan waktu tempuh perjalanan membengkak hingga enam jam saat libur.
- Pembangunan jalan tol, jalur kereta api, dan fly over harus saling melengkapi untuk mengoptimalkan konektivitas, efisiensi, serta ketahanan transportasi wilayah.
SuaraSumbar.id - Kemacetan yang terus berulang di Jalan Padang-Bukittinggi, Sumatera Barat, dinilai tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun satu proyek infrastruktur.
Persoalan tersebut membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi dan disusun berdasarkan karakter ruang serta kondisi geospasial wilayah.
Praktisi Geographic Information System (GIS) Sumatera Barat, Timtim Deby Purnasebta, mengatakan koridor Padang-Bukittinggi merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan pesisir dengan dataran tinggi di Sumatera Barat.
Jalur ini juga menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga arus wisata menuju Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Provinsi Riau.
Baca Juga:Ombudsman Soroti Dugaan Maladministrasi SPMB Sumbar, Validasi Prestasi Dinilai Bermasalah
"Koridor ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Karena itu, penyelesaian persoalan kemacetannya harus dilakukan secara menyeluruh," kata Timtim, Selasa, 21 Juli 2026.
Menurutnya, kemacetan hampir selalu terjadi setiap musim libur, akhir pekan, maupun periode Lebaran. Pada arus balik Lebaran 2026, misalnya, antrean kendaraan di kawasan Lembah Anai mencapai lebih dari tujuh kilometer.
"Dalam kondisi tersebut, kendaraan memerlukan waktu hampir satu jam untuk menempuh jarak sekitar satu kilometer sehingga rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) harus diberlakukan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pada kondisi normal perjalanan dari Padang menuju Bukittinggi dapat ditempuh sekitar dua hingga dua setengah jam.
"Namun ketika volume kendaraan meningkat, waktu tempuh dapat membengkak menjadi empat hingga enam jam, terutama di titik-titik kemacetan seperti Lembah Anai, Padang Lua, dan kawasan Pasar Koto Baru," ucapnya.
Baca Juga:Mobil Pengangkut UPS PLN Terbakar di Pariaman, Tabrak Mobil dan Motor
Timtim menilai perdebatan mengenai prioritas pembangunan antara Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi, reaktivasi jalur kereta api, maupun pembangunan Fly Over Padang Lua merupakan cara pandang yang kurang tepat.
Menurutnya, ketiga proyek tersebut bukanlah pilihan yang saling menggantikan, melainkan memiliki fungsi berbeda dalam membangun sistem transportasi yang saling melengkapi.
"Dari perspektif geospasial, kemacetan di koridor Padang–Bukittinggi merupakan dampak dari tingginya mobilitas regional, keterbatasan jaringan transportasi yang masih bertumpu pada satu koridor utama, tingginya aktivitas pada sejumlah simpul lalu lintas, kondisi bentang alam Pegunungan Bukit Barisan, serta tingginya risiko bencana," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah menentukan proyek mana yang harus diprioritaskan, melainkan membangun sistem transportasi yang mampu menjawab karakter ruang di Sumatera Barat.
Menurut Timtim, Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi berfungsi meningkatkan konektivitas regional dengan mengalihkan sebagian perjalanan jarak jauh dari jalan nasional. Dengan demikian, jalan nasional dapat lebih optimal melayani mobilitas lokal sekaligus meningkatkan efisiensi perjalanan.
"Meski demikian, pembangunan jalan tol memiliki tantangan besar karena harus mempertimbangkan kondisi bentang alam dan aspek sosial masyarakat Minangkabau," cetusnya.
