Puan Maharani Minta Pemerintah Telusuri Pola Baru Perdagangan Manusia, Modusnya Kerja ke Luar Negeri

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah telusuri pola-pola baru perdagangan manusia dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).

Riki Chandra
Selasa, 02 Agustus 2022 | 09:15 WIB
Puan Maharani Minta Pemerintah Telusuri Pola Baru Perdagangan Manusia, Modusnya Kerja ke Luar Negeri
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. [Dok.Antara]

SuaraSumbar.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah telusuri pola-pola baru perdagangan manusia dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). Dengan begitu, kasus seperti di Kamboja dapat dicegah sejak dini dan tidak terjadi lagi.

Dia menilai, Indonesia sudah mengalami Darurat Perdagangan Manusia karena banyaknya kejadian buruk yang menimpa PMI di luar negeri.

“Modus-modus baru perdagangan manusia berdalih pekerjaan ke luar negeri sudah semakin marak. Langkah antisipasi dan pencegahan harus semakin dimaksimalkan, terutama untuk perekrutan lewat sistem daring," kata Puan, Senin (1/8/2022).

Dia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang telah berhasil menyelamatkan 62 PMI yang disekap di Kamboja, yang awalnya datang untuk bekerja namun ternyata dipaksa melakukan penipuan oleh perusahaan daring scammer.

Baca Juga:Jadi Fenomena Gunung Es, Pemerintah Diminta Serius Tangani Kasus Perdagangan Manusia

Puan meminta pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan instansi terkait untuk terus melakukan pencarian korban karena PMI yang menjadi korban perdagangan orang seperti itu masih dimungkinkan terus bertambah.

“Diperkirakan korban-korban sejenis masih banyak dan belum terdata oleh Kemenlu. Karena kami juga menerima laporan masih banyak rombongan-rombongan PMI lain yang membutuhkan pertolongan di Kamboja karena mereka ditempatkan terpencar oleh sindikat penipu," ujarnya.

Puan berharap para korban perdagangan orang di Kamboja tersebut segera dipulangkan ke Indonesia dan PMI yang telah berhasil diselamatkan dari sindikat penipu, mendapatkan akomodasi dan fasilitas yang memadai.

Dia menilai, kerja sama lintas negara juga harus ditingkatkan, dan tentunya lakukan penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku perekrut PMI di dalam negeri.

“Dengan kerja sama yang baik dengan Kamboja, kita bisa mendorong para sindikat pelaku ini mendapat hukuman setimpal. Selain itu, upaya pencegahan juga lebih bisa dimaksimalkan," katanya.

Baca Juga:Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia di Titik Nol Yogyakarta

Menurut dia, sindikat perdagangan manusia ada di banyak negara, termasuk di Indonesia dengan memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga menambah kerentaan pekerja migran menjadi korban perdagangan orang.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini