facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pembangunan Tol Dharmasraya-Rengat, Mempercepat Geliat Ekonomi dan Laju Investasi Daerah

Riki Chandra Jum'at, 24 Juni 2022 | 07:45 WIB

Pembangunan Tol Dharmasraya-Rengat, Mempercepat Geliat Ekonomi dan Laju Investasi Daerah
Pra studi kelayakan jalur feeder tol Dharmasraya-Rengat hasil dua pilihan trase (kuning wilayah Dharmasraya, merah wilayah Kuansing dan biru wilayah Inhu. [Peta: Dok. PUPR Dharmasraya]

Sumatera Barat (Sumbar) termasuk salah satu wilayah yang tersentuh prioritas pembangunan Tol Trans Sumatera.

SuaraSumbar.id - Sumatera Barat (Sumbar) termasuk salah satu wilayah yang tersentuh prioritas pembangunan Tol Trans Sumatera. Proyek strategis nasional itu merupakan wujud mimpi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengintegrasikan daerah-daerah di seluruh Indonesia lewat jalur darat.

Bahkan, Jokowi menargetkan pembangunan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera rampung jelang jabatan periode keduanya berakhir di 2024 mendatang. Jika lancar, maka panjang jalan tol yang selesai dibangun selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi mencapai lebih dari 3.000 kilometer.

Jokowi meyakini bahwa jalan tol adalah akses fundamental yang harus disegerakan agar geliat perekonomian nasional hingga ke daerah-daerah berjalan cepat. Kehadiran jalan tol juga akan meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat hingga menghemat biaya transportasi dalam jarak tempuh yang singkat dan lebih cepat.

Kabupaten Dharmasraya tak ingin kehilangan momentum emas tersebut. Di tengah kelumit pembebasan ganti rugi lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang Pariaman-Sicincin, Dharmasraya tiba-tiba datang membawa kabar baru berupa rencana dimulainya pembangunan feeder tol atau tol penghubung Trans Sumatera Dharmasraya-Rengat di tahun 2023 mendatang.

Baca Juga: Soal Penahanan, 3 Tersangka Dugaan Korupsi Ganti Lahan Tol Padang-Sicincin Ancam Surati Kejagung

Rencana yang diperjuangkan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan sejak tahun 2020 itu, makin menemui titik terang setelah dia bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (9/3/2022) lalu.

"Alhamdulillah, saya sudah bertemu dengan Pak Menteri Luhut. Beliau menyebut feeder tol Dharmasaya-Rengat akan dimulai 2023," ujar Sutan Riska usai bertemu Luhut, beberapa waktu lalu.

Bupati Dharmasraya yang juga Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (9/3/2022) lalu. [Dok.Istimewa]
Bupati Dharmasraya yang juga Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (9/3/2022) lalu. [Dok.Istimewa]

Bagi Sutan Riska, pembangunan tol tersebut kelak tidak hanya berdampak bagi masyarakat Dharmasraya. Apalagi jika tol itu dibangun, daerah yang telah dipimpinnya sejak 2016 itu hanya akan dilewati jalur tol sekitar 15 kilometer. Selebihnya tol berada di Provinsi Riau.

"Ini akan menguntungkan daerah Sumbar bagian Selatan, seperti Solok Selatan dan sekitarnya. Termasuk Jambi, juga akan mendapatkan manfaat jalan tol ini nanti," kata Sutan Riska, Kamis (23/6/2022).

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu, kecepatan mobilitas secara otomatis akan meningkatkan akses pelaku ekonomi. Kemudian juga mempercepat konektivitas sentra produksi dan sentra konsumsi. Sebab, apapun bentuk dan sektor ekonomi yang butuh transportasi cepat akan diuntungkan jalan tol.

Baca Juga: Alasan Kejati Sumbar Perpanjang Penahanan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Lahan Tol Padang-Sicincin

"Jadi tak sekadar untuk transportasi. Hasil perkebunan di sini, dari Solok Selatan atau Kerinci bisa langsung dibawa ke Jakarta dengan waktu cepat. Pasarnya tidak lagi sekitar Sumatera," kata politisi PDIP yang telah menjadi bupati sejak usia 26 tahun itu.

Sebab, kata Sutan Riska, jika jalan tol Dharmasraya-Rengat ini rampung, maka perjalanan dari Dharmasraya ke Jakarta akan terpangkas hingga 11 jam. "Dharmasraya ke Jakarta saat ini butuh waktu 24 jam. Jika feeder tol ini selesai dan tol tersambung dari Rengat ke Lampung, hanya butuh waktu 13 jam ke Jakarta,” tuturnya.

Disamping itu, Pemkab Dharmasraya bersama Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing) dan Indragiri Hulu (Inhu), Riau telah merampungkan pra studi kelayakan jalur feeder tol Dharmasraya-Rengat. Hasilnya, ada dua trase yang bisa dipilih sebagai jalur tol tersebut.

Pertama trase yang lebih pendek sepanjang 108 kilometer. Trase ini diusulkan tersambung dengan tol Trans Sumatera di Belilas, Inhu. Kemudian trase kedua lebih panjang, yakni 134 kilometer. Jalur ini diusulkan tersambung dengan tol Trans Sumatera di Simpang Japura, Rengat, Inhu.

Dharmasraya sendiri, kata Sutan Riska, mengusulkan trase yang lebih pendek, sedangkan Pemkab Kuansing mengusulkan rute yang lebih panjang. Namun nantinya, mana trase yang dipakai tergantung dengan keputusan dan hasil survei pihak Hutama Karya sebagai pelaksana proyek tol tersebut.

Komitmen Mudahkan Izin Investasi

Dharmasraya yang menjadi daerah perbatasan Sumbar dengan Jambi dan Riau memiliki potensi di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016-2020, luas tanam karet di Dharmasraya mencapai 40.909 hektare. Sedangkan perkebunan sawit mencapai 32.595 hektare. Sisanya banyak juga yang bertanam kopi, kepala dan pertanian sawah.

Menurut Sutan Riska, selain akses yang cepat seperti keberadaan jalan tol, laju investasi juga harus didorong dengan cara mempermudah investor masuk. Dengan begitu, segala potensi yang dimiliki Dharmasraya bisa tersalurkan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat yang hidup di sektor-sektor sasaran investasi tersebut.

"APKASI juga terus mendorong seluruh jajaran pengurus terus berupaya melahirkan inovasi demi datangnya investasi dari luar dan dalam negeri," katanya.

Menurutnya, dorongan mengejar investasi ini juga didukung penuh oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu telah ditandai dengan nota kerja sama dalam rangka peningkatan penanaman modal di daerah. "Kementerian Investasi/BKPM terus memfasilitasi pemerintah daerah, baik dalam peningkatan investasi maupun dalam mempromosikan potensi daerah khususnya di luar negeri," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dharmasraya, Naldi mengatakan, Pemkab Dharmasraya telah berkomitmen untuk mempermudah dan mempercepat izin investasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Dharmasraya Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Prosedur, Mekanisme Teknis Persyaratan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Menurutnya, Perbup Dharmasraya Sutan Riska itu memungkinkan investor mendapatkan keringanan atau berupa pembebasan pajak daerah hingga bantuan modal dan sarana dari pemerintah daerah. Dengan catatan, rencana investasi yang akan dibawanya memenuhi berbagai persyaratan, seperti; berefek terhadap masyarakat banyak, membuka lapangan kerja lokal dan sebagainya. "Bupati Dharmasraya tegas meminta untuk mempermudah investasi dengan cara singkat dan jelas," katanya.

Naldi melanjutkan, untuk memberikan kemudahan usaha bagi investor dalam mengurus perizinan, pihaknya menyediakan layanan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan usaha terintegrasi langsung secara online yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/BKPM.

Menurutnya, siste OSS ini berbasis risiko. Dimana, para pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan ke dalam system OSS dengan menggunakan hak akses. Setelah itu, perizinan berusaha yang diterbitkan akan diklasifikasikan sesuai dengan risiko usaha yang diajukan tersebut.

Usaha dengan risiko rendah, sistem OSS akan langsung akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) legalitas untuk melaksanakan kegiatan. Bagi usaha risiko menengah-rendah, NIB-nya disertai dengan sertifikat standar. Kemudian usaha berisiko menengah-tinggi, perizinannya adalah NIB dan sertifikat standar yang telah diverifikasi oleh OPD Teknis melalui sistem OSS. Terakhir, usaha dengan risiko tinggi, izin berusahanya adalah NIB yang diterbitkan setelah diverifikasi OPD Teknis.

"Lewat OSS ini acuan perizinan usaha jadi jelas. Pelaku UMKM maupun investor bisa melihat langsung risiko usaha yang akan dirintis tanpa memakan waktu lama dan berbelit-belit karena sistemnya sudah terintegrasi," katanya.

Di sisi lain, selama tahun 2021 lalu, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang masuk ke Dharmasraya mencapai Rp 302.964.111.566,. Sedangkan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 11.813.086.606,. "Awal tahun 2022 ini nilai investasi PMDN sudah mencapai Rp 131.439.976.001, dan PMA Rp 2.778.824.306," katanya.

Menurut Naldi, jenis investasi yang masuk ke Dharmasraya didominasi sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, karet dan sebagainya. "Selain perkebunan, target investasi Dharmasraya yang dicanangkan bupati ke depannya adalah sektor pertambangan, perikanan dan industri. Semoga itu terwujud," katanya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait