SuaraSumbar.id - Sejumlah kebijakan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode menjadi Presiden Indonesia dianggap banyak menimbulkan kontroversi. Bahkan, masyarakat menilai tak sedikit kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
Akhir-akhir ini, rakyat Indonesia menilai bahwa pemerintahan Jokowi pada periode kedua semakin dikator. Hal itu terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuat.
Kecamuk itu pun tambah menjadi-jadi pasca munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 dan juga penambahan masa jabatan Jokowi 3 periode.
Alhasil, tagar #Jokowisemakindiktator kini trending di Twitter pada urutan keempat. Para pengguna Twitter mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi dengan menyematkan #Jokowisemakindiktator.
Akun Twitter @Toni17250685 mengkritisi Jokowi yang tidak berani memerintahkan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memeriksa kasus dugaan KKN yang melibatkan kedua anaknya, Gibran dan Kaesang.
Tetapi, Jokowi berani memberi perintah agar OJK melakukan penyelidikan terhadap lembaga jasa keuangan yang beredar di Indonesia.
Kedua, kasus pembebasan lahan di Enrekang Sulawesi Selatan ini berakhir ricuh dan bentrok dengan aparat terjadi pada Senin, 7 Maret 2022.
Dikabarkan saat terjadi bentrokan sengketa lahan Enrekang aparat kepolian menyerang warga dengan gas air mata.
Netizen menyayangkan sikap pemerintah yang justru berpihak pada penggugat daripada warga yang mempertahankan lahan tersebut.
"Seharusnya aparat melindungi rakyat dari perampasan haknya, bukannya malah terkesan berpihak pada yang bayar," cuitan twitter @DokterVall, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Selasa (8/3/2022).
Ketiga, masih ada money politik untuk menyaring suara rakyat untuk wacana jabatan tiga periode.
Dikutip dari twitter @politik_rakyat17 mengabarkan pada akhir Februari 2022 lalu beredar video tukang cendol di Sidoarjo mendukung Jokowi tiga periode.
Setelah ditelusuri oleh salah satu wartawan media, bahwa tukang cendol tersebut dibayar sebesar Rp200 ribu oleh oknum yang menyuruhnya membuat konten dukungan Jokowi tiga periode.
Keempat, pernyataan kontroversi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara, Mahfud MD memberikan pernyataan yang tak manusiawi saat mengomentari tragedi delapan karyawan PTT tewas ditembak KKB.
"Papua harus dilihat sebagai keadaan normal," kata Mahfud dikutip dari akun twitter @BenyyHidayat pada Selasa, 8 Maret 2022.
Kelima, Jokowi pernah minta dikritik oleh rakyatnya atas kinerja pemerintahannya, tetapi saat rakyat tengah berdemo dan meminta keberpihakannya, Jokowi bungkam dan membiarkan rakyat.
Dikutip dari akun twitter @rinidyah6 mengutip pernyataan salah satu dosen Universitas Indonesia, "Presiden minta dikritik tapi tangannya berdarah-darah terhadap para pengkritik,".
Akun twitter @rinidyah6 menilai bahwa resiko menjadi pejabat publik adalah kehilangan hak privasi dan wajib mau dievaluasi. Saat evaluatornya mandul maka rakyat layak bersatu ambil sikap.
Baca Juga:Presiden Jokowi Disebut Bakal Lantik Kepala Otorita IKN Dalam Waktu Dekat, Besok?
