Pertama, Jokowi didukung PDIP yang merupakan penjelmaan baru dari PNI di bawah Soekarno. Masalahnya, masyarakat Sumatera Barat hingga kini dinilai masih memiliki dendam atas apa yang dilakukan Presiden Soekarno di era Demokrasi Terpimpin.
Soekarno dianggap sebagai pemimpin Jawa yang menindas Sumatera Barat. Penindasan inilah yang kemudian melahirkan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat yang kemudian dihabisi secara brutal oleh pasukan militer dari Jawa.
“Jadi orang Minang membenci Jokowi bukan karena dia jahat dan buruk. Tetapi dia dipercaya sebagai orang suruhan Megawati yang adalah anak Soekarno, yang dianggap musuh bebuyutan Sumatera Barat,” katanya.
Tentu saja hal itu, kata Ade, merupakan pandangan berlebihan. Karena tidak ada hubungannya antara Jokowi dengan sesuatu yang dianggap kejahatan Soekarno ke Sumatera Barat.
Baca Juga:Ade Armando Beberkan Tiga Alasan Orang Minang Tak Suka Jokowi, Benarkah?
Faktor kedua, adalah ada anggapan bahwa Jokowi berasal dari PDIP yang merupakan bentukan Partai Kristen dan Komunis. Soal Komunis, kata Ade, jelas mengada-ada.
Tapi soal Kristen, tentu saja itu tidak sepenuhnya salah. Sebab PDIP adalah partai yang terbentuk pada 1973 dan merupakan penggabungan PNI, Partai Murba, IPKI, Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik.
Masalahnya, kalaulah memang ada elemen Kristen-Katolik di dalam PDIP, lantas mengapa? “Apakah orang Minang sedemikian terbelakang sehingga membenci umat Kristen dan Katolik. Apakah orang Minang memang rasis.”
Ketiga, yang terkait dengan penjelasan kedua adalah soal menguatnya kaum Islamis radikal di Sumatera Barat.
Saat ini Sumatera Barat adalah salah satu basis suara PKS. Sudah dua periode Gubernur Sumbar dipegang oleh PKS. Dengan demikian, kebencian terhadap Jokowi ini terjadi, bisa karena kader-kader PKS memanas-manasi orang Minang untuk membenci Jokowi.
Baca Juga:Ade Armando Dikabarkan Tewas Terpental di Jalan Tol, Begini Faktanya
Jokowi digambarkan sebagai anti syariah, sementara Sumatera Barat tengah berusaha meniru jejak Aceh sebagai provinsi yang menegakkan syariah.
