SuaraSumbar.id - Penyelidikan kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda terhadap Ketua DPRD Solok Dodi Hendra masih berjalan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar Kombes Pol Joko Sadono mengatakan kasus ini kembali dilanjutkan penyelidikan setelah mediasi tidak dihadiri Bupati Solok Epyardi Asda.
" Ya masih kita lanjutkan penyelidikan," kata dia, Jumat (10/9/2021) dikutip dari ANTARA.
Sebelumnya, mediasi batal lantaran Epyardi Asda tak hadir pada Selasa (7/9/2021).
Baca Juga:Dua Remaja Dilaporkan Hilang Terseret Ombak Pantai Padang
Mediasi ini dilakukan Polda Sumbar sebagai bentuk penerapan restorative justice atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara lewat mediasi, dialog atau kesepakatan para pihak.
Aturan penerapan restorative justice tertuang dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, namun dalam mediasi hanya dihadiri pelapor, yakni Dodi Hendra.
Dodi merupakan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang direkomendasikan Badan Kehormatan (BK) untuk diberhentikan.
Ia mengatakan kasus ini akan tetap dilanjutkan setelah mediasi urung dilaksanakan.
"Untuk proses, saya minta proses ini lanjut," kata dia.
Baca Juga:Cabuli Anak Laki-laki di Lokasi Buru Babi, Oknum ASN Agam Diciduk Polisi
Dodi Hendra melaporkan Epyardi Asda pada 9 Juli 2021 dengan dugaan pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan Epyardi Asda.
Pelaporan Dodi karena Epyardi Asda diduga menyebarluaskan video rekaman percakapan yang bunyinya bahwa dirinya telah dituduh melakukan pengumpulan-pengumpulan uang di salah satu grup whatsapp. (ANTARA)
