SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi didesak untuk menunda gelaran kompetisi balap sepeda Tour de Singkarak (TdS) 2021.
Desakan tersebut disampaikan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar. Lembaga tersebut mengatakan, permintaan penundaan tersebut lantaran pelaksanaannya berlangsung di tengah Pandemi Covid-19.
"Penyelenggaraan TdS jika tetap diadakan pada tahun ini di satu sisi akan bisa menjadi ajang promosi Sumatera Barat, namun di sisi lain ini juga akan memiliki dampak terhadap penanganan Covid-19 oleh sebab itu kami memberikan rekomendasi untuk ditunda atau dibatalkan," kata Koordinator Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar Prof Musliar Kasim di Padang pada Jumat (27/8/2021).
Dikemukakan Musliar, rekomendasi hasil rapat pleno Majelis Pertimbangan Kelitbangan soal TdS 2021 telah diterima langsung Gubernur Mahyeldi Ansharullah.
Baca Juga:Agar Tak Jadi Cluster Baru, Tour de Singkarak 2021 Adopsi Pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020
Musliar mengemukakan, even TdS akan menyebabkan berkumpulnya sejumlah orang yang datang dari luar Sumatera Barat yang berpotensi menciptakan penyebaran virus lebih banyak.
"Apalagi berdasarkan data 25 Agustus 2021 positivity rate Sumbar masih tinggi mencapai 12,94 persen dengan 85.130 kasus positif," kata dia
Selain itu, dia menilai rendahnya tingkat vaksinasi di Sumatera Barat memperlambat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity.
Sementara potensi yang tinggi dari even TdS 2021 dalam menimbulkan kerumunan hingga pengabaian protokol kesehatan yang berpotensi menciptakan klaster baru dan menghambat upaya penanganan pandemi.
Kemudian ia menyoroti datangnya pebalap sepeda beserta tim official dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara ke Sumatera Barat berpotensi menimbulkan risiko a mutasi virus yang dapat mempersulit penanganan pandemi.
Baca Juga:Tour de Singkarak 2021 Bakal Adopsi Sistem Olimpiade Tokyo
Sejalan dengan itu, Sekretaris Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar Dr Muhammad Irfan menilai dari sisi psikososial masyarakat even TdS 2021 yang mengundang masuknya wisatawan asing.
Menurutnya hal tersebut berpotensi menimbulkan penolakan bahkan gejolak sosial termasuk penilaian terhadap konsistensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Ia berpendapat, dalam upaya untuk menggerakkan sektor UMKM dan pariwisata, anggaran pelaksanaan TdS akan jauh lebih bermanfaat dan dirasakan masyarakat jika dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Selain itu, alternatif lainnya yakni memberikan subsidi kepada pelaku UMKM terutama UMKM penunjang pariwisata yang terdampak pandemi atau kegiatan promosi pariwisata lainnya yang lebih memungkinkan.
Terakhir untuk menyelenggarakan even TdS yang lebih bermanfaat pada masa yang akan datang, Majelis merekomendasikan perlunya dilakukan studi tentang manfaat ekonomi dan sosial pelaksanaan even TdS.
Penyerahan rekomendasi dihadiri Wakil Koordinator Dr Sudarman Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Azmi dan Sub koordinator Kesehatan Prof Rizanda.
Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
"Rekomendasi ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk memutuskan apakah TdS 2021 tetap dilaksanakan atau tidak," kata dia. [Antara]
