SuaraSumbar.id - Partai Demokrat memastikan tidak akan bergabung dengan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Hal itu ditegaskan DPP Partai Demokrat menyusul kabar perombakan kabinet atau reshuffle.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, keputusan memilih berada di luar pemerintahan itu sudah sesuai dengan pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
AHY ingin Partai Demokrat menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance, dan itu penting, sehat untuk demokrasi, demikian menurut Ketum Partai Demokrat yang sah, AHY," kata Herzaky kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).
Baca Juga:Kubu Moeldoko: Sangat Lucu SBY Daftarkan Merek Demokrat ke HAKI
Herzaky berujar peran penting yang ingin diambil Partai Demokrat saat ini ialah berkoalisi dengan rakyat.
"Demokrat menyadari, itulah peran yang harus diambil saat ini. Peran Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Ketum kami pun mengaku menyelami betul posisi tersebut," ujar Herzaky.
Sebelumnya menanggapi isu reshuffle, PAN sebagai partai yang berada di luar pemerintahan justru mengaku siap seumpama Presiden Jokowi meminta partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu bergabung di kabinet.
Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, PAN menyiapkan kader terbaiknya apabila ke depan Presiden Jokowi meminta partai tersebut masuk ke dalam kabinet.
Belakangan muncul dugaan PAN berpotensi masuk kabinet seiring mencuatnya isu reshuffle. PAN dinilai lebih berpeluang masuk dibanding dengan Partai Demokrat dan PKS yang notabene sama-sama berada di luar pemerintahan.
Baca Juga:Usai Prahara, Demokrat Masuk Lima Besar Partai Berelektabilitas Tinggi
Kendati menyiapkan kader terbaik, Guspardi menegaskan PAN saat ini dalam posisi menunggu kepastian kabar dari Istana. Pasalnya sejauh ini, diakui Guspardi PAN belum menerima secara resmi tawaran masuk kabinet.
"Jika diajak bergabung tentu itu merupakan apresiasi presiden kepada PAN untuk memperkuat pemerintahan. Masuk atau tidak masuk dalam kabinet, posisi PAN tetap mendukung kebijakan pro rakyat. PAN tetap menjalankan fungsi check and balance," kata Guspardi dalam keterangannya, Selasa (20/4/2021).
Namun di sisi lain, Guspardi mengatakan PAN mendukung langkah Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet agar roda pemerintahan makin baik. Apalagi seiring meleburnya Kemenristek ke dalam Kemendikbud, ditambah nomenklatur Kementerian Investasi.
Karena itu, PAN siap berkontribusi di dalam pemerintagan apabila memang dipanggil Jokowi untuk mengisi pos kementerian saat perombakan kabinet benar-benar terjadi.
"Kita siap berkonstribusi bagi bangsa dan negara apa pun pos yang diamanatkan nantinya. Siapa pun orangnya bagi PAN tidak ada persoalan," kata Guspardi. (Suara.com)
