SuaraSumbar.id - Warga muslim beretnik Minang pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memlilih Anies Baswedan, cenderung menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Serta membungkam suara umat Islam dan melakukan pembatasan dakwah.
Hal itu terungkap dari hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disampaikan Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis hasil survei bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” pada Selasa (6/4/2021) di Jakarta.
Survei berskala nasional itu berlangsung pada tanggal 28 Februari hingga 5 Maret 2021. Jumlah responden yang terlibat mencapai 1.064 yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.
"Temuan umum survei menunjukkan mayoritas warga muslim tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan penindasan terhadap umat Islam," kata Saidiman Ahmad dalam rilis yang diterima Suara.com.
Baca Juga:Dari 100 yang Diseleksi, Cuma 85 Sekolah di Jakarta Diizinkan Buka Besok
Sekitar 60 persen responden tidak setuju dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Sedangkan 54 persen lainnya menyatakan tidak setuju dengan anggapan pemerintah membungkam suara umat Islam, dan 54 persen tidak setuju dengan pernyataan pemerintah membatasi dakwah.
Dari sisi Capres yang didukung, kecenderungan menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga muslim pendukung Anies Baswedan.
Sekitar 51 persen pendukung Anies menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Kemudian, 62 persen pendukung Anies menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 55 persen pendukung Anies menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sementara itu, kecenderungan terkuat membantah anggapan itu datang dari warga muslim pendukung Ganjar Pranowo. Sekitar 76 pemilih Ganjar tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
Kemudian, 69 persen pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam dan 71 persen pendukung Ganjar tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
Baca Juga:Giliran Poster Anies-Gatot Jadi Capes-Cawapres 2024 Beredar di Medsos
Dari segi partai politik, kecenderungan terkuat yang menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga muslim yang mendukung PKS.
Sekitar 56 persen pendukung PKS menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, 67 persen pendukung PKS menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 67 persen pendukung PKS menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sedangkan kecenderungan terkuat membantah anggapan itu datang dari warga muslim pendukung PDIP. Sekitar 70 persen warga muslim pemilih PDIP tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
Kemudian, 62 persen pendukung PDIP tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 66 persen pendukung PDIP tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
Dari segi etnik, kecenderungan terkuat untuk menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang dari warga muslim beretnik Minang.
Sekitar 60 persen warga muslim beretnik Minang menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Kemudian, 60 persen menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 57 persen menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sedangkan kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga muslim beretnik Batak. Sekitar 67 persen warga muslim beretnik Batak tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Kemudian, 67 persen tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam, dan 67 persen tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
Mayoritas warga muslim yang menganggap pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam umat Islam, dan membatasi dakwah datang bertempat tinggal di DKI Jakarta.
Sekitar 41 persen warga muslim di DKI Jakarta menyatakan pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Kemudian, sekitar 59 persen menyatakan pemerintah membungkam umat Islam, dan 58 persen menyatakan pemerintah membatasi dakwah.
Sebaliknya kecenderungan terkuat untuk membantah anggapan itu datang dari warga muslim yang bertempat tinggal di Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim).
Terdapat sekitar 70 persen warga muslim di Jateng da DIY dan 72 persen warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
Selanjutnya, 69 persen warga muslim di Jateng dan DIY dan 62 persen warga Muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membungkam umat Islam. Kemudian, 61 persen warga muslim di Jateng dan DIY dan 65 persen warga muslim di Jatim tidak percaya pemerintah membatasi dakwah.
