Soroti Disharmoni Putusan Bawaslu dan MK, APHTN-HAN Usulkan Mekanisme Baru Sengketa Pemilu

Karena itu, mekanisme seleksi anggota lembaga penyelenggara pemilu perlu diperkuat dengan mengedepankan prinsip meritokrasi. Rekam jejak, latar belakang, pengalaman, kemampuan, serta independensi calon harus menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi.

"Ini penting karena kunci pemilu, integritas pemilu itu adalah independensi dan integritas penyelenggara. Kalau itu bisa dijaga, maka pemilu diyakini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Ia mengingatkan, penyempurnaan regulasi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak diikuti komitmen menjaga independensi penyelenggara. Sebab, sebaik apa pun aturan yang dibuat, pelaksanaannya tetap berpotensi menghadapi persoalan apabila penyelenggara tidak memiliki integritas.

"Berapa pun undang-undang dibuat, kalau penyelenggara pemilu kurang independen, maka pemilu pasti akan menghadapi tantangan," tambahnya.

Sementara itu, isu keempat yang dinilai membutuhkan pembenahan adalah sistem penegakan hukum pemilu, khususnya mekanisme penyelesaian sengketa dan sinkronisasi putusan antar lembaga peradilan.

Khairul mencontohkan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dalam sejumlah perkara berujung pada pembatalan calon oleh Mahkamah Konstitusi.

"Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, seperti ijazah maupun keterangan mengenai status pernah atau tidak pernah dipidana," ungkapnya.

Padahal, dokumen persyaratan tersebut sebelumnya telah melalui pemeriksaan penyelenggara pemilu. Bahkan, ketika muncul keberatan, persoalan itu dapat dibawa ke Bawaslu untuk diselesaikan melalui mekanisme sengketa. Putusan Bawaslu selanjutnya dapat menjadi objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam kondisi tertentu, calon yang dinyatakan memenuhi ketentuan melalui putusan PTUN dapat mengikuti pemilu. Namun, setelah pemungutan suara berlangsung dan muncul gugatan perselisihan hasil, Mahkamah Konstitusi justru dapat mengambil keputusan berbeda.

Kondisi tersebut, menurut Khairul, menunjukkan adanya persoalan disharmoni putusan dalam sistem penegakan hukum pemilu. Untuk mengatasinya, ia mengusulkan agar mekanisme upaya hukum terhadap keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa tidak lagi melalui PTUN, tetapi diarahkan ke Mahkamah Konstitusi.

"Jadi ada soal di situ, soal disharmoni putusan pengadilan. Oleh karena itu, salah satu gagasan yang kita usulkan adalah bagaimana ke depan upaya hukum terhadap keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa itu tidak lagi ke PTUN, tapi ke MK," paparnya.

Meski demikian, Khairul mengakui gagasan tersebut masih membutuhkan kajian mendalam, terutama terkait kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengatur kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sementara itu, sengketa pencalonan merupakan persoalan dalam tahapan proses pemilu yang tidak secara langsung berkaitan dengan perselisihan hasil.

Namun, menurutnya, gagasan tersebut tetap terbuka untuk didiskusikan dengan mempertimbangkan sejumlah putusan MK yang memberikan pemaknaan lebih luas terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilu, termasuk persoalan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, Khairul menegaskan bahwa perubahan UU Pemilu harus melibatkan dialog antara kalangan akademisi, penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah. Berbagai gagasan yang berkembang dalam forum akademik perlu disampaikan agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi baru.