- Pemkab Padang Pariaman meluncurkan program Pajak Merdeka untuk menghapus seluruh denda tunggakan PBB-P2 periode tahun 2014 hingga 2026.
- Masyarakat dapat melunasi pembayaran pajak melalui metode QRIS atau Virtual Account di laman resmi hingga 10 Agustus 2026.
- Inisiatif ini merupakan bagian dari 19 inovasi digital daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli serta meningkatkan pelayanan publik masyarakat.
SuaraSumbar.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, menghadirkan kabar baik bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Melalui program Pajak Merdeka (PAMER), pemerintah daerah membebaskan seluruh denda tunggakan PBB-P2 untuk periode tahun pajak 2014 hingga 2026.
"Banyak masyarakat dalam rentang waktu tersebut yang tidak membayar pajak tanah dan bangunannya," kata Kepala BPKD Padang Pariaman M. Fadhly, melansir Antara, Minggu, 5 Juli 2026.
Program ini akan berlangsung hingga 10 Agustus 2026. Namun jika antusias masyarakat masih tinggi maka program insentif penghapusan denda pajak tersebut akan diperpanjang.
Program ini berlaku bagi masyarakat yang melakukan pembayaran melalui QRIS atau Virtual Account (VA), sehingga wajib pajak dapat membayar dari mana saja melalui laman bayarpbb.padangpariamankab.go.id.
Saat ini, Pemkab Padang Pariaman sedang memfokuskan sosialisasi masif kepada masyarakat agar dapat menikmati program tersebut.
Diketahui pada Rabu, 1 Juli 2026 BPKD Padang Pariaman meluncurkan 19 inovasi terkait keuangan, pendapatan asli daerah, pelayanan hingga insentif pajak atau PAMER.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat meluncurkan 19 inovasi berbasis digital guna peningkatan pelayanan publik, perbaikan tata kelola keuangan daerah, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran pajak secara non-tunai.
Berita Terkait
-
Usia 9 Tahun, Athar Bawa Suara Anak Indonesia ke Konferensi Perubahan Iklim PBB
-
400 Delegasi dari 22 Negara Berkumpul di Bangkok dalam Asia World Model United Nations XVI
-
Pemerintah Kebut Pemulihan Sekolah di Sumatera
-
Rumah Sakit Gaza Dibombardir Zionis Israel, Indonesia dan 17 Negara Arab-Islam Murka
-
Pigai Bantah Dino Patti Djalal Soal Presiden Dewan HAM PBB: Mana Ada Kerja Kemlu!
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan