Mendagri Sorot Dampak Serius Banjir Bandang di Sumbar, Ganggu Jalan Nasional hingga Ekonomi Warga

SuaraSumbar.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, memaparkan dampak serius banjir bandang Sumbar terhadap akses jalan nasional dan aktivitas perekonomian masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota.

Bencana alam yang terjadi pada akhir November 2025 itu masih menyisakan gangguan infrastruktur dan pemulihan ekonomi yang belum merata di berbagai wilayah terdampak.

Tito menyebut Kabupaten Solok menjadi daerah dengan tingkat gangguan akses darat paling signifikan akibat banjir bandang Sumbar.

“Untuk akses jalan darat yang paling banyak kuningnya atau artinya ada gangguan baik jalan nasional, provinsi dan kota itu di Kabupaten Solok,” kata Mendagri RI Tito Karnavian, Selasa (13/1/2026).

Paparan tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang Sumbar. Rapat itu turut dihadiri Kepala BNPB, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Gubernur Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota dari daerah terdampak.

Selain Kabupaten Solok, Tito mengungkapkan sejumlah ruas jalan nasional juga terdampak di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, serta satu ruas jalan nasional di Kota Pariaman. Namun, tingkat kerusakan dan gangguan di wilayah-wilayah tersebut dinilai tidak sebesar yang terjadi di Solok.

Tak hanya infrastruktur, Mendagri juga menyoroti dampak banjir bandang Sumbar terhadap roda perekonomian masyarakat. Di Kabupaten Limapuluh Kota, aktivitas ekonomi disebut belum sepenuhnya pulih karena masih ada pasar yang belum bisa kembali beroperasi setelah bencana alam melanda.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tanah Datar. Tito menyampaikan masih terdapat pasar, toko, restoran, hingga hotel yang belum beroperasi penuh sehingga pemulihan ekonomi warga berjalan bertahap.

“Kami juga menerima laporan aktivitas ekonomi dan wisata di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam juga belum pulih,” ujar dia.

Dalam rapat koordinasi tersebut, eks Kapolri itu menegaskan terdapat empat daerah yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pemulihan pascabencana. Keempat daerah tersebut yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

“Keempat daerah ini perlu kerja bersama agar proses pemulihannya bisa secepatnya dituntaskan,” kata dia.

Mendagri berharap koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat terdampak banjir bandang Sumbar, sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan normal dalam waktu dekat. (Antara)