Wali Kota Marah Pasar BTC Bukittinggi Bermasalah, Bulan Depan Dipagar Semua!

SuaraSumbar.id - Pasar Banto Trade Center (BTC) punya masalah serius. Fakta itu terungkap setelah Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung Pasar BTC, Selasa (6/1/2026).

Kondisi bangunan pasar terpusat yang berada di jantung Pasar Bawah itu memantik kemarahan orang nomor satu di Kota Bukittinggi, terutama terkait kewajiban pajak dan perizinan yang tak kunjung dipenuhi.

Dalam tinjauan tersebut, Ramlan menerima laporan bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) serta pajak bumi dan bangunan (PBB) Pasar BTC Bukittinggi dengan nilai mencapai miliaran rupiah, tidak pernah dibayarkan selama bertahun-tahun. Temuan ini dinilai merugikan negara dan tidak bisa ditoleransi.

Sebagai informasi, Pasar BTC Bukittinggi berdiri di atas lahan milik pemerintah yang diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada pihak ketiga, PT Citicon Mitra Bukittinggi.

Kerja sama pengelolaan itu disepakati selama 20 tahun sejak 2006 dan akan berakhir pada Maret 2026. Namun, kondisi fisik bangunan yang terbengkalai dan minim aktivitas perdagangan justru memperkuat kekecewaan pemerintah daerah.

“Ini luar biasa. IMB dan PBB BTC sudah lama tidak dibayar. Jumlahnya miliaran rupiah. Ini harus diusut tuntas. Karena HGB selama 20 tahun habis pada Maret 2026, ini tidak kita perpanjang lagi. Kita lihat kondisinya sangat sedih. Kerugian negara sudah ada di sini. Kami sebagai pemerintah, tidak boleh membiarkan ini,” tegas Wako Ramlan.

Tak hanya menegaskan penghentian kerja sama, Ramlan juga memastikan langkah tegas lanjutan akan dilakukan.

Ia menyebut area BTC akan dipagari sementara mulai akhir Februari 2026 seiring berakhirnya masa pengelolaan. Pemagaran dilakukan demi mengamankan aset negara sekaligus menata ulang kawasan pasar yang selama ini dinilai tidak optimal.

Wali Kota menegaskan Pemkot Bukittinggi membuka peluang luas bagi investor baru untuk membenahi dan menghidupkan kembali Pasar BTC Bukittinggi. Skema kerja sama akan dihitung secara transparan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Silahkan saja investor masuk. Intinya kerjasama dengan Citicon tidak lagi diperpanjang. Februari ini kita pagar semua. Kita buka peluang sebesar besarnya untuk investor untuk benahi BTC ini. Kita hitung dengan KPKNL, kita tawarkan bagi hasil nanti. Investor yang minat silahkan hubungi Pemkot Bukittinggi. Kita pihak ketigakan sesuai aturannya,” kata Ramlan.

BTC sendiri berdiri di atas lahan seluas 7.484 meter persegi. Di sekitar kawasan tersebut, masih banyak pedagang sayuran yang berjualan di luar gedung, sementara bagian dalam pasar justru sepi dan hanya ditempati segelintir pedagang.

Menutup keterangannya, Ramlan meminta para pedagang mematuhi kebijakan yang akan diterapkan pemerintah. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan liar atau kepentingan tertentu yang merugikan negara dalam pengelolaan Pasar BTC Bukittinggi ke depan.

“Silahkan berjualan sampai akhir Februari. Setelah itu silahkan pindah. Barang negara ini akan dipagar sementara. Kita harus selamatkan ini. Ada pungutan di sini juga harusnya tidak ada, tidak boleh. Negara ini negara hukum. Jangan ada kepentingan tertentu di sini,” pungkas Ramlan. (Antara)