- Klaim Megawati tolak RUU Perampasan Aset terbukti hoaks.
- PDIP justru mendukung RUU Perampasan Aset dengan pengawasan ketat.
- Unggahan Facebook “Bang Sukri” berisi konten palsu menyesatkan publik.
SuaraSumbar.id - Sebuah unggahan di Facebook menghebohkan publik karena menuding Megawati Soekarnoputri melarang anggota Fraksi PDIP di DPR menyetujui RUU Perampasan Aset.
Unggahan itu juga menyebut Puan Maharani memboikot rapat DPR, serta Presiden Prabowo mengultimatum pembubaran DPR RI.
Akun bernama @Bang Sukri membagikan video dengan narasi tersebut. Lantas, benarkah informasi tersebut?
Benarkah informasi tersebut?
Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, tidak ditemukan informasi kredibel yang mendukung klaim bahwa Megawati melarang PDIP menyetujui RUU Perampasan Aset.
Tim Cek Fakta menelusuri kata kunci “Megawati larang DPR fraksi PDIP sahkan RUU Perampasan Aset” di mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ada sumber berita tepercaya yang memberitakan hal tersebut.
Justru, penelusuran mengarah pada artikel Kompas.com berjudul “Cek Fakta: Benarkah Megawati Menolak RUU Perampasan Aset?” yang tayang pada Selasa (4/9/2025).
Dalam artikel itu dijelaskan bahwa Megawati dan PDIP justru mendukung RUU Perampasan Aset, namun dengan catatan agar pelaksanaannya tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
“Megawati mengingatkan agar aturan ini tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan,” demikian penjelasan dari laporan tersebut.
Artinya, tidak ada bukti bahwa Megawati melarang atau menolak pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR. Informasi dalam unggahan “Bang Sukri” hanyalah konten palsu (fabricated content) yang menyesatkan publik.
Tim Cek Fakta juga menegaskan bahwa tidak ada laporan resmi dari DPR, PDIP, maupun pemerintah mengenai boikot rapat oleh Puan Maharani atau ultimatum pembubaran DPR oleh Presiden Prabowo.
Kesimpulan
Megawati melarang Fraksi PDIP menyetujui RUU Perampasan Aset adalah palsu atau hoaks. Faktanya, PDIP mendukung RUU tersebut dengan penekanan pada pengawasan pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan.
Tag
Berita Terkait
-
UU Perampasan Aset, Komjak Minta Lindungi Pembeli Beritikad Baik dari Penyitaan Salah Sasaran
-
UU Perampasan Aset dan Tantangan Memulihkan Kekayaan Negara
-
Pembuktian Terbalik UU Perampasan Aset, MAKI Soroti Aturan Kaku dan Pembatasan Uang Kartal
-
UU Perampasan Aset Disahkan, KPK Soroti 4 Celah Hukum Pemberantasan Korupsi
-
Megawati Minta DPR Atur Buzzer, Pengamat Soroti Dampak Positif dan Negatifnya bagi Demokrasi
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan