3.500 Kendaraan di Sumbar Diblokir Pertamina, Terbukti Selewengkan BBM Bersubsidi!

SuaraSumbar.id - Pertamina Patra Niaga mengambil langkah tegas terhadap ribuan kendaraan di Sumatera Barat (Sumbar). Sebanyak 3.500 nomor polisi kendaraan diblokir sejak awal 2025 karena terindikasi menyalahgunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Sales Area Manager (SAM) Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga, Fakhri Rizal Hasibuan, mengatakan pemblokiran dilakukan berdasarkan hasil monitoring sistem digital yang menunjukkan aktivitas transaksi tidak wajar di sejumlah SPBU.

“Pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan hasil monitoring digital yang menunjukkan adanya aktivitas transaksi tidak wajar di sejumlah SPBU,” ujar Fakhri, dikutip dari Antara, Senin (10/11/2025).

Menurut Fakhri, langkah pemblokiran ini dilakukan melalui sistem MyPertamina sebagai bagian dari upaya memastikan BBM bersubsidi tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

“Kami ingin subsidi energi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan untuk kepentingan komersial,” katanya.

Selain pemblokiran ribuan kendaraan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) juga menjatuhkan sanksi kepada 54 SPBU di wilayah Sumatera Barat sepanjang tahun 2025.

SPBU tersebut terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi, mulai dari penyelewengan hingga transaksi tidak sesuai ketentuan.

“Sanksinya bervariasi, mulai dari teguran, surat peringatan, hingga penghentian pasokan BBM sementara. Langkah ini kami ambil agar semua lembaga penyalur menjalankan operasional secara transparan dan tertib,” jelas Fakhri.

Fakhri juga memaparkan bahwa temuan penyelewengan BBM bersubsidi terdeteksi lewat sistem digitalisasi, baik dari volume transaksi maupun frekuensi pembelian yang tidak wajar.

“Berdasarkan monitoring sistem, ada transaksi yang berulang setiap hari dalam jumlah besar. Itu jadi indikasi kuat adanya penyimpangan,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Sumbar, Andre Rosiade mengapresiasi langkah tegas yang diambil Pertamina. Ia menilai tindakan ini penting untuk menegakkan keadilan energi di tengah masyarakat.