KAHMI Sumbar Usul Program MBG Libatkan Koperasi Sekolah dan Desa, Ini Alasannya

SuaraSumbar.id - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Barat (Sumbar).

Koordinator Presidium KAHMI Sumbar, Desrio Putra, menilai pelaksanaan program MBG akan lebih efektif jika pelaksanaannya melibatkan koperasi sekolah atau koperasi desa.

Menurut Desrio, melalui sistem koperasi, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Jumlah makanan yang disiapkan oleh setiap dapur akan lebih sedikit, sehingga memudahkan pengawasan terhadap kualitas gizi serta distribusi makanan.

“Biaya antar-jemput makanan dari dapur ke sekolah juga dapat ditekan. Dana yang dihemat bisa dialokasikan untuk peningkatan kualitas gizi siswa. Selain itu, biaya sewa dapur dan peralatan bisa dialihkan menjadi aset sekolah yang bermanfaat jangka panjang,” katanya, Selasa (28/10).

Desrio mengatakan, konsep ini juga relevan dengan sekolah-sekolah yang memiliki asrama karena telah memiliki fasilitas dapur sendiri. Dengan demikian, pengelolaan MBG akan lebih mudah dan sesuai kebutuhan lokal.

Ia juga menilai, pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah penting untuk mendukung program tersebut. Petani, nelayan, dan peternak lokal, termasuk orang tua siswa yang memiliki usaha di sektor tersebut, dapat diberdayakan sebagai pemasok bahan pangan.

“Jika peluang usaha ini diberikan dan berhasil, maka dampaknya tidak hanya pada peningkatan gizi siswa, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga. Orang tua siswa akan memiliki penghasilan tambahan yang bisa membantu pembiayaan pendidikan anak mereka,” ujar Desrio.

Dia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG oleh pemerintah pusat. Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian terkait diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif kepada Presiden agar lahir kebijakan baru yang mempercepat realisasi program tersebut.

Desrio menyoroti rendahnya penyerapan anggaran MBG yang hingga awal Oktober 2025 baru mencapai 29 persen, yakni Rp20,6 triliun dari total alokasi Rp71 triliun. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa BGN belum berhasil mencapai target yang ditetapkan.

“Rasanya sulit untuk menyerap 100 persen anggaran hingga akhir Desember 2025. Karena itu, perlu ada skema baru yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Koperasi agar pelaksanaan program prioritas Presiden bisa sesuai dengan tujuan,” ujarnya.

Desrio mengusulkan agar setiap sekolah membentuk koperasi sekolah atau bekerja sama dengan koperasi yang sudah ada. Dengan begitu, masyarakat sekitar juga dapat menjadi anggota dan ikut merasakan manfaat ekonomi dari program ini.

“Ide melibatkan negara lain dalam pelaksanaan program MBG tidak tepat, karena seluruh pembiayaan bersumber dari APBN. Pemerintah sebaiknya fokus memperkuat koperasi sebagai pelaksana. Untuk mempercepatnya, bisa diberikan stimulus permodalan, memanfaatkan bangunan sekolah yang tidak terpakai, atau dukungan dana CSR dari perbankan,” tuturnya.

Desrio menegaskan, penerapan skema koperasi tidak hanya akan memperlancar pelaksanaan program MBG, tetapi juga menghidupkan kembali semangat gotong royong dan nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang mulai tergerus oleh sistem ekonomi kapitalis.