Gubernur Sumbar Geram Pedagang "Kuasai" Jembatan Kelok 9: Jangan Dirusak, Membangun Itu Tidak Mudah!

SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, turun langsung menertibkan aktivitas jual beli yang dilakukan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di atas Jembatan Kelok 9, Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu (4/6/2025).

Aksi tegas itu diambil Mahyeldi setelah mendapati badan jembatan Kelok 9 yang menjadi ikon Sumbar tersebut berubah fungsi menjadi lapak dagangan.

Jembatan yang seharusnya menjadi jalur lintas strategis antarprovinsi justru terlihat dipenuhi oleh tenda-tenda darurat, gerobak dagangan, hingga parkir liar kendaraan pengunjung yang datang untuk berbelanja.

Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kesemrawutan, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

Penertiban ini menjadi sorotan lantaran Jembatan Kelok 9 merupakan jalur strategis yang menghubungkan Sumbar-Riau dengan volume kendaraan tinggi setiap harinya.

Ribuan kendaraan, mulai dari mobil pribadi, hingga bus antarkota melintasi jembatan itu setiap hari. Fakta ini menjadikannya salah satu titik vital dalam perekonomian Sumatera bagian tengah.

Aktivitas pedagang yang tak terkendali di area tersebut dikhawatirkan memicu kecelakaan lalu lintas hingga mempercepat kerusakan fisik jembatan.

Aktivitas perdagangan di atas jembatan Kelok 9 dinilai sangat berisiko, baik dari sisi keselamatan pengguna jalan maupun terhadap ketahanan struktur jembatan.

Jika dibiarkan, beban tambahan dari lapak dan parkir liar berpotensi merusak komponen jembatan yang telah dirancang sesuai spesifikasi beban lalu lintas reguler.

"Ayo, segera pindah. Jangan di sini, ini berbahaya. Mohon Bapak/Ibu paham ya," ujar Mahyeldi.

Dalam pernyataannya, Mahyeldi tampak menekankan bahwa keselamatan adalah prioritas utama.

Ia meminta agar seluruh pedagang bisa memahami pentingnya larangan ini demi kebaikan bersama, terutama dalam menjaga fasilitas umum yang telah dibangun dengan anggaran besar dan waktu yang panjang.

Dia juga mengingatkan bahwa larangan berjualan di area tersebut bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan dan infrastruktur vital jembatan Kelok 9.

Mahyeldi menilai bahwa jika tidak ada kepatuhan dari masyarakat, maka kerusakan pada jembatan bukan hanya soal teknis, tapi juga bentuk kegagalan dalam menjaga tanggung jawab sosial bersama.

Mahyeldi mengungkapkan bahwa Pemprov Sumbar sudah berulang kali mengingatkan para pedagang untuk tidak berjualan di area jembatan.

Bahkan, papan peringatan telah dipasang di sejumlah titik strategis sebagai bentuk sosialisasi larangan tersebut. Namun, masih saja ada yang nekat melanggar.

Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga fasilitas publik.

“Jembatan ini adalah aset strategis dan kebanggaan kita semua. Jangan sampai karena ketidaktertiban, aset kita rusak. Membangun ini tidak mudah, masa menjaga saja kita tidak bisa,” kata Mahyeldi.

Kelok 9 yang dibangun sejak 2003 dan selesai pada 2013 ini merupakan salah satu proyek kebanggaan nasional yang berfungsi sebagai jalur penghubung penting antar daerah.

Proyek ini menelan biaya besar dan membutuhkan perencanaan matang serta teknologi tinggi agar bisa berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Keberadaannya mengurangi risiko longsor dan memperlancar mobilitas ekonomi lintas provinsi.

Wilayah yang sebelumnya rawan terputus saat musim hujan kini telah menjadi jalur alternatif utama yang menunjang aktivitas perdagangan antarwilayah.

Kehadiran pedagang dan aktivitas parkir liar turut mempercepat proses kerusakan struktur, terutama pada sambungan jembatan dan bahu jalan.

Jika terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin jembatan harus mengalami perbaikan besar yang tentunya memakan biaya dan waktu.

Gubernur Mahyeldi memerintahkan kepada dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk meningkatkan pengawasan secara rutin dan melakukan penertiban berkala.

“Jika tidak kita tindak secara konsisten, perilaku semacam ini akan semakin sulit dikendalikan. Jembatan bisa rusak permanen, masyarakat juga yang rugi,” ujar Mahyeldi.

Beruntung, penertiban yang dilakukan Mahyeldi berlangsung tanpa konflik. Para pedagang justru menyambut baik pendekatan humanis sang gubernur dan menyatakan akan segera membongkar lapak mereka secara mandiri.

Sikap kooperatif ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi pelaku usaha informal lainnya agar tetap patuh pada aturan demi kepentingan bersama.

Penertiban ini juga menjadi momen edukasi langsung dari pemerintah kepada masyarakat soal pentingnya menjaga aset infrastruktur.

Kesadaran publik perlu terus dibangun agar pembangunan yang telah dicapai tidak sia-sia akibat kurangnya tanggung jawab dalam pemanfaatannya.