Gaji Capai Rp 30 Juta! 1,7 Juta Lowongan Kerja Luar Negeri Menanti di 2025, Ini Kata Menteri P2MI

SuaraSumbar.id - Peluang kerja di luar negeri 2025 terbuka lebar. Hal itu dinyatakan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding.

Menurutnya, terdapat 1,7 juta permintaan tenaga kerja migran dari berbagai negara yang siap diisi oleh tenaga kerja asal Indonesia.

Abdul Kadir mengatakan, job order ini berasal dari sektor formal seperti perawat, teknisi, dan juru masak.

Ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan peluang kerja luar negeri 2025 secara maksimal.

“Maksimalkan peluang bekerja di luar negeri. Apalagi potensi pendapatan bekerja di luar negeri mencapai Rp 15-30 juta per bulan,” ujar Abdul Kadir saat kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (3/6/2025).

Kementerian P2MI mencatat, hingga Mei 2025, jumlah permintaan resmi dari negara penempatan mencapai 1,7 juta lowongan kerja luar negeri.

Peluang ini terbuka lebar bagi masyarakat Indonesia yang ingin memperbaiki taraf hidup serta mendapatkan pengalaman dan keterampilan baru.

Mahasiswa Siapkan Diri Hadapi Persaingan Global

Abdul Kadir menegaskan, selain meningkatkan kesejahteraan, bekerja di luar negeri memberi manfaat berupa transfer pengetahuan yang bisa dimanfaatkan ketika kembali ke Tanah Air.

Namun, ia juga mengingatkan agar calon pekerja migran mempersiapkan diri dengan baik, khususnya dalam kemampuan bahasa dan keterampilan teknis.

“Perlu dipersiapkan kemampuan bahasanya, keterampilannya. Jangan main kabur aja kerja di luar negeri. Kalau tidak dibekali keterampilan bisa jadi gelandangan di sana,” katanya.

Mendukung hal itu, Kementerian P2MI fokus pada penyediaan pelatihan kerja bersertifikat serta bantuan dalam pengurusan dokumen legalitas bagi calon pekerja migran.

Sementara itu, Rektor UNP, Krismadinata mengatakan, kampusnya berkomitmen untuk menyiapkan lulusan yang kompetitif di tingkat global. Ia menyebut ada 26 program studi di UNP yang telah terakreditasi internasional.

“UNP juga aktif menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, termasuk program pertukaran mahasiswa dan dosen,” ucapnya.

Kolaborasi Cegah Perdagangan Orang

Selain membuka peluang kerja luar negeri 2025, Kementerian P2MI juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap PMI dari risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menurut Abdul Kadir, kolaborasi lintas instansi seperti Kementerian P2MI, Imigrasi, Kepolisian, dan pemerintah daerah hingga tingkat desa sangat penting dalam menanggulangi perdagangan orang.

“Kita harus bekerja sama mencegah TPPO ini,” tegasnya.

Salah satu langkah yang diambil adalah penguatan regulasi satu pintu dalam proses keberangkatan PMI, serta mendorong pemerintah daerah agar memiliki kebijakan yang mencegah warganya berangkat secara ilegal.

Waspada Modus Judi Online Berkedok Lowongan Kerja

Abdul Kadir juga mengingatkan soal penipuan lowongan kerja luar negeri 2025 yang sering dikaitkan dengan aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Ia menyebut, ada pihak-pihak yang memanfaatkan antusiasme warga dengan menawarkan pekerjaan fiktif yang berujung pada kegiatan ilegal.

Untuk itu, Kementerian P2MI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Republik Indonesia, serta Badan Siber dan Sandi Negara dalam memblokir situs judi online yang mengatasnamakan lowongan kerja.

“Kementerian P2MI juga memiliki Direktur Siber yang bekerja mengawasi situs-situs yang menawarkan pekerjaan namun berkaitan dengan judi online,” jelas Abdul Kadir.

Dia juga menyampaikan bahwa devisa dari pekerja migran Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai Rp253,3 triliun. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp250 triliun.

Ia menyebut, kenaikan ini dipicu oleh remitansi atau pengiriman uang oleh pekerja migran dari luar negeri ke Indonesia.

Data ini menegaskan bahwa sektor pekerja migran memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Dengan tingginya permintaan kerja luar negeri 2025 dan pengawasan ketat terhadap jalur penempatan resmi, pemerintah berharap dapat melindungi PMI sekaligus meningkatkan penerimaan devisa negara.