SuaraSumbar.id - Pemkab Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), resmi mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jam operasional hiburan malam seperti orgen tunggal dan kegiatan sejenis hanya hingga pukul 23.30 WIB.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi degradasi moral generasi muda di wilayah tersebut.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, usai rapat koordinasi bersama berbagai pihak di Parik Malintang pada Selasa (14/4/2025).
Menurut John Kenedy Aziz, kebijakan ini merupakan respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait aktivitas hiburan malam yang kerap berlangsung hingga dini hari dan dianggap memicu keresahan sosial.
"Ini adalah bentuk komitmen kita dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Jika ada yang melanggar aturan pembatasan waktu ini, akan kami tindak tegas," kata John Kenedy, dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan bahwa pembatasan operasional hiburan malam di Padang Pariaman ini akan dituangkan dalam revisi peraturan daerah (perda) yang saat ini tengah difinalisasi bersama para pemangku kepentingan. Kesepakatan tersebut akan segera disosialisasikan kepada masyarakat.
"Pengawasan terhadap hiburan malam ini perlu dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat, mulai dari pemerintah nagari, tokoh adat, tokoh agama hingga pemilik hajatan," katanya.
Menurutnya, kegiatan hiburan malam yang tidak terkendali dikhawatirkan menjadi pemicu meningkatnya pesta minuman keras, peredaran narkoba, hingga praktik seks bebas yang membahayakan generasi muda.
Aktivitas hiburan yang berlangsung hingga subuh juga disebut mengganggu ketenangan lingkungan dan mengarah pada potensi tindak kriminalitas.
Meski begitu, Pemkab tetap membuka ruang bagi pelaku seni dan masyarakat untuk tetap berkreasi, namun dalam koridor waktu yang telah ditentukan. Pemerintah daerah tidak ingin mematikan kreativitas warga, namun tetap harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan sosial.
"Pembatasan ini bukan untuk melarang kreativitas, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara hiburan dan norma sosial. Generasi muda harus diselamatkan dari pengaruh buruk yang berawal dari kegiatan malam yang tak terkontrol," ujar John.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang Pariaman, Buya Sofyan M Tuangku Bandaro, memberikan dukungan penuh atas kebijakan yang diambil pemerintah. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan prinsip amar makruf nahi munkar.
"Kami mendukung langkah Pak Bupati. Ini adalah bentuk nyata dari upaya mencegah kemungkaran dan menyelamatkan masyarakat dari pengaruh negatif," katanya.
Hingga saat ini, Pemkab Padang Pariaman terus memperkuat pengawasan dan menyusun strategi pelibatan masyarakat secara langsung dalam menegakkan aturan tersebut. Sosialisasi ke tingkat nagari dan pemilik hajatan juga tengah berlangsung agar kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif.
Dengan adanya pembatasan jam hiburan malam di Padang Pariaman, pemerintah berharap dapat menurunkan angka kejahatan, peredaran narkotika, dan perilaku menyimpang lainnya yang selama ini kerap terjadi usai tengah malam. Kebijakan ini juga diharapkan mampu membangun budaya positif yang lebih sehat bagi generasi muda di daerah tersebut.
Berita Terkait
-
Pemerintah Kebut Pemulihan Sekolah di Sumatera
-
Mangkrak 10 Tahun, Stadion Utama Sumbar Kini Kembali Bergeliat
-
Kasus Eltras Jadi Evaluasi, Polda NTT Sisir Seluruh Tempat Hiburan Malam
-
Enam Bulan Pascabencana, Warga Padang Pariaman Masih Sebrangi Sungai dengan Rakit
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
UMP Sumbar 2027 Ditetapkan Jadi Rp 3.383.258, Naik 6,29 Persen
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?