SuaraSumbar.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman segera mengambil langkah lanjutan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi calon wakil bupati Pasaman, Anggit Kurniawan Nasution.
Keputusan ini mengharuskan KPU Pasaman untuk mempersiapkan pemungutan suara ulang (PSU) dalam waktu dekat. Sebab, keputusan MK hanya menenggat waktu PSU selama 60 hari setelah putusan dibacakan.
Komisioner KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban mengatakan, KPU Pasaman akan mengajukan dan mengusulkan anggaran yang diperlukan guna menyelenggarakan pemungutan suara ulang pascaputusan MK.
"Setelah putusan MK ini, KPU Pasaman segera melakukan sejumlah langkah, termasuk menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU," ujar Ory, Senin (19/2/2025).
Putusan MK tersebut merupakan hasil dari gugatan pasangan calon nomor urut 2, Mara Ondak dan Desrizal, yang terdaftar dengan Nomor Perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Dalam putusan itu, MK mengabulkan sebagian permohonan mereka dengan mendiskualifikasi calon wakil bupati Pasaman, Anggit Kurniawan Nasution, karena tidak transparan mengenai riwayat hukum yang pernah dijalaninya.
Anggit diketahui pernah dijatuhi hukuman pidana selama 2 bulan 24 hari atas kasus tindak pidana penipuan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel pada 26 Juli 2022.
MK menilai bahwa sejak awal, Anggit seharusnya terbuka kepada KPU Pasaman mengenai status hukumnya, namun ia justru menyembunyikan informasi tersebut.
Selain pengajuan anggaran, KPU Pasaman juga akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang.
PSU di Kabupaten Pasaman harus dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari setelah putusan MK dikeluarkan. Adapun mekanisme dan jadwal pelaksanaannya masih menunggu arahan dari KPU RI.
Lebih lanjut, dalam putusan MK disebutkan bahwa pemungutan suara ulang di Kabupaten Pasaman akan berlangsung tanpa keikutsertaan Anggit Kurniawan Nasution. Sementara itu, keputusan mengenai calon pengganti akan diserahkan kepada partai pengusung. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR Minta Ada Aturan Pembatasan Gugatan Pilkada ke MK: Daerah Tak Punya Uang
-
Anggaran PSU Pilkada 2024 Ditaksir Mencapai Rp 1 Triliun
-
Kemendagri Buka Peluang Anggaran PSU Pilkada Pakai APBN: Jika APBD Terbatas
-
Daftar 18 Daerah Belum Siap Gelar PSU Pilkada 2024, Kenapa?
-
Rekam Jejak Anggit Kurniawan Nasution, Dibatalkan MK dari Cawabup Pasaman Ulah Bohong Status Mantan Napi!
Terpopuler
- Siapa Pencipta Sound Horeg? Ini Sosok Edi Sound yang Dijuluki Thomas Alva Edisound dari Jawa Timur
- Jelang Ronde Keempat, Kluivert Justru Dikabarkan Gabung Olympique Lyon
- Duel Mobil Murah Honda Brio vs BYD Atto 1, Beda Rp30 Jutaan tapi ...
- Harga Mitsubishi Destinator Resmi Diumumkan! 5 Mobil Ini Langsung Panik?
- 41 Kode Redeem FF Max Terbaru 24 Juli: Klaim Skin Scar, M1887, dan Hadiah EVOS
Pilihan
-
10 Model Gelang Emas 24 Karat yang Cocok untuk Pergelangan Tangan Gemuk
-
Selamat Tinggal Samba? Ini Alasan Gen Z Beralih ke Adidas Campus 00s & Forum Low
-
Filosofi Jersey Anyar Persija Jakarta: Century Od Glory, Terbang Keliling JIS
-
Braakk! Bus Persib Bandung Kecelakaan di Thailand, Pecahan Kaca Berserakan
-
5 Rekomendasi HP Realme RAM 8 GB Memori 256 GB di Bawah Rp 4 juta, Pilihan Terbaik Juli 2025
Terkini
-
Polresta Padang Kandangkan 140 Motor dalam Razia Balap Liar, Knalpot Brong dan STNK Target Utama!
-
Gunung Marapi Erupsi 46 Detik, Ancaman Lahar Dingin Tetap Mengintai!
-
Sumbar Lawan Karhutla: 10 Ton NaCl Diterbangkan BMKG untuk Hujan Buatan!
-
Galaxy Z Fold7 Hadir Lebih Tipis dan Tetap Kokoh Setelah Melewati Tes Uji 500 Ribu Kali Lipatan
-
Polda Sumbar Perketat Pengawasan Tol Padang-Sicincin, Kenapa?