Singkarak vs PLTS Terapung: Perjuangan Masyarakat Lindungi Danau dari Kehancuran

SuaraSumbar.id - Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak menuai penolakan dari mayoritas masyarakat Batipuah Selatan.

Penolakan ini disampaikan dalam sosialisasi proyek strategis nasional tersebut pada Rabu (15/1/2025), yang difasilitasi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.

Sosialisasi dihadiri oleh Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan tokoh masyarakat Batipuah Selatan.

Ketua Forum Anak Nagari Batipuah Selatan, Bukhari Datuak Tejo Malalo, menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak investasi atau pembangunan, namun keberadaan PLTS terapung dinilai tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Baca Juga: Arab Saudi Bangun 2 PLTS Terapung Raksasa di Singkarak dan Saguling

“Danau Singkarak sudah di ambang kehancuran. Permasalahan seperti pencemaran, sampah, dan kerusakan ekosistem harus menjadi prioritas pemerintah sesuai Perpres No. 60 Tahun 2021,” ujar Bukhari, dikutip hari Kamis (16/1/2025).

Ia juga menyebutkan bahwa keberadaan PLTA sebelumnya telah memberikan dampak negatif, termasuk pencemaran dan janji-janji yang tidak ditepati oleh pengelola.

Kekhawatiran masyarakat juga berpusat pada kelestarian ikan bilih, spesies endemik Danau Singkarak, serta potensi hilangnya mata pencarian nelayan lokal.

“Kami meminta pemerintah mempertimbangkan lokasi alternatif untuk PLTS, seperti Koto Panjang yang tidak memiliki ikan endemik dan risiko ekologis lebih rendah,” tambahnya.

Direktur Utama PT PLN Indonesia Power, Helmi Kautsar, menyatakan bahwa proyek ini dirancang untuk mendukung kebutuhan energi bersih Indonesia sekaligus melestarikan ekosistem Danau Singkarak.

Baca Juga: Evaluasi Besar-Besaran! Semen Padang Akan Ganti 4 Pemain Asing dan 2 Lokal

“Kami berkomitmen memastikan keberadaan PLTS terapung tidak mengganggu habitat ikan bilih melalui program konservasi dan perlindungan khusus,” kata Helmi.

Selain itu, ia menambahkan bahwa program ini mencakup peningkatan ekonomi masyarakat lokal, pelatihan nelayan, dan penelitian kolaboratif dengan akademisi untuk mempelajari ekosistem Danau Singkarak lebih lanjut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang aspirasi masyarakat.

“Kami akan mempertimbangkan masukan, termasuk kemungkinan memindahkan lokasi investasi ke tempat lain yang lebih sesuai,” tegas Andre.

Sosialisasi tersebut diwarnai dengan pemasangan spanduk penolakan di lokasi kegiatan. Spanduk-spanduk ini mencerminkan kekompakan masyarakat lokal dan perantau dalam menolak proyek PLTS terapung.

Penolakan masyarakat ini menunjukkan bahwa meski pembangunan energi bersih penting, aspek ekologis dan keberlanjutan hidup masyarakat setempat tetap harus menjadi perhatian utama.