SuaraSumbar.id - Sebanyak 482 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sumatera Barat (Sumbar) dipastikan tidak terhubung ke internet pada Pilkada 2024. Lokasi TPS ini berada di sejumlah kabupaten dan termasuk daerah terpencil.
"Dari 482 TPS tersebut, 85 di antaranya berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai," ujar
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Ory Sativa Syakban, Sabtu (16/11/2024).
Rinciannya, 75 TPS di Kabupaten Pasaman, 62 TPS di Kabupaten Padang Pariaman, 61 TPS di Kabupaten Agam, dan 48 TPS di Kabupaten Sijunjung.
Selain itu, 36 TPS berada di Kabupaten Solok, 25 TPS di Pasaman Barat, 22 TPS di Limapuluh Kota, 20 TPS di Solok Selatan, serta masing-masing 18 TPS di Pesisir Selatan dan Dharmasraya. Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar, terdapat 12 TPS yang tidak terhubung ke jaringan internet.
Selain masalah jaringan internet, KPU Sumbar juga mencatat sebanyak 127 TPS tidak memiliki akses listrik. Mayoritas, yakni 91 TPS, berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurut Ory, PLN dan penyedia jasa internet telah menyatakan komitmen untuk memasang perangkat di lokasi-lokasi blank spot.
"Kami terus berkoordinasi dengan PLN dan penyedia internet untuk menyelesaikan kendala ini, meskipun tidak semuanya bisa teratasi sebelum hari pencoblosan," jelasnya.
Sirekap Tetap Diandalkan
Kendati ratusan TPS tidak terkoneksi internet, KPU tetap akan menggunakan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) dalam Pilkada 2024. Aplikasi ini disebut lebih ramah pengguna karena bisa digunakan tanpa akses internet.
Ory menjelaskan bahwa Sirekap dapat beroperasi menggunakan fitur Bluetooth di lokasi tanpa jaringan. Petugas pemungutan suara bisa menyimpan dan menghitung surat suara, lalu mengirimkan data kepada saksi pasangan calon melalui Bluetooth.
Namun, hasil rekapitulasi tidak bisa langsung dipublikasikan hingga petugas berpindah ke area yang memiliki jaringan internet.
"Penggunaan Sirekap di TPS yang tidak terhubung internet tetap memungkinkan proses rekapitulasi berjalan lancar. Kekurangannya hanya pada akses publikasi hasil secara langsung," tambah Ory. (antara)
Berita Terkait
-
Ternyata Bukan Hanya Soal Biaya Politik, KPK Bongkar Alasan di Balik OTT 11 Kepala Daerah
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Ketua KPU: Dunia Sampai Akhirat Tak Akan Ada Lagi, Pemilu Serentak Hanya di Indonesia!
-
Partisipasi Publik di Pilkada 2024 Naik Kelas: 4 Provinsi Raih Predikat Fully Participatory
-
Kemendagri Beberkan 'Penyakit Kronis' Demokrasi: Politik Uang Merajalela Akibat Banyak Warga Miskin!
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
PBHI Serahkan Data Baru ke Ombudsman, Soroti Dokumen Kebencanaan Izin Tambang Andesit Kasang
-
Psikolog Ungkap Pencegahan Bullying Tak Cukup dengan Hukuman, Berkaca dari Kasus MAN 3 Padang
-
Siswa MAN 3 Padang Belajar Rakit Bom dari Internet
-
Fakta Siswa Pembawa Bom Rakitan di MAN 3 Padang, Dikenal Pendiam dan Sering Absen
-
Polisi Ungkap Siswa Pembawa Bom Rakitan di MAN 3 Padang Diduga Korban Bullying