SuaraSumbar.id - Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggandeng sejumlah instansi pemerintah guna mempercepat layanan publik di Kabupaten Agam, usai bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yang terjadi pada 11 Mei 2024 lalu.
Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi mengatakan, masyarakat di daerah terdampak bencana membutuhkan percepatan layanan publik.
"Setelah melakukan monitoring lapangan, Ombudsman menemukan masyarakat terdampak bencana masih menunggu percepatan dan afirmasi dalam layanan publik," ujar Adel Wahidi dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).
Dalam identifikasi tim Ombudsman bersama sejumlah instansi terkait, ditemukan bahwa masyarakat membutuhkan percepatan dalam pengurusan dokumen penting seperti ijazah hilang atau rusak, surat nikah, sertifikat tanah, KTP elektronik, kartu keluarga, SIM, dan STNK.
Kondisi ini mendesak untuk segera ditangani agar warga terdampak dapat kembali mengurus keperluan administrasi mereka.
Sebagai langkah cepat, Ombudsman Sumbar menggandeng Polres Kabupaten Agam, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta instansi terkait lainnya untuk membuka layanan publik di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam. Layanan ini akan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2024.
"Seluruh masyarakat terdampak banjir lahar dingin dapat langsung mengurus dokumen penting mereka di lokasi ini," ujar Adel.
Adel juga menegaskan bahwa layanan "jemput bola" ini adalah wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang terdampak bencana alam, terutama banjir lahar dingin Gunung Marapi.
"Instansi terkait akan hadir dengan membawa alat-alat penting, seperti mobil perekam E-KTP dan mobil layanan pertanahan," tambahnya.
Diharapkan percepatan ini bisa membantu masyarakat Kabupaten Agam yang sejak bencana pada 11 Mei 2024, belum sempat mengurus berbagai dokumen penting. Setelah layanan di Agam selesai, Ombudsman Sumbar bersama instansi terkait juga akan melanjutkan kegiatan serupa di Kabupaten Tanah Datar, wilayah yang juga terdampak parah akibat banjir lahar dingin dan banjir bandang.
Tag
Berita Terkait
-
Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah
-
Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards Atas Transformasi Layanan Publik
-
Wujudkan Layanan Digital Setara, Menteri PANRB Gaungkan Konsep One Nation, One Experience
-
Respons Krisis Bencana: Pemerintah Percepat Pemulihan 20 Mal Pelayanan Publik Terdampak Parah
-
Stasiun Karet Ditutup Besok, Penumpang Ada yang Lega, Ada yang Khawatir
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan