SuaraSumbar.id - Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggandeng sejumlah instansi pemerintah guna mempercepat layanan publik di Kabupaten Agam, usai bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi yang terjadi pada 11 Mei 2024 lalu.
Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi mengatakan, masyarakat di daerah terdampak bencana membutuhkan percepatan layanan publik.
"Setelah melakukan monitoring lapangan, Ombudsman menemukan masyarakat terdampak bencana masih menunggu percepatan dan afirmasi dalam layanan publik," ujar Adel Wahidi dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).
Dalam identifikasi tim Ombudsman bersama sejumlah instansi terkait, ditemukan bahwa masyarakat membutuhkan percepatan dalam pengurusan dokumen penting seperti ijazah hilang atau rusak, surat nikah, sertifikat tanah, KTP elektronik, kartu keluarga, SIM, dan STNK.
Kondisi ini mendesak untuk segera ditangani agar warga terdampak dapat kembali mengurus keperluan administrasi mereka.
Sebagai langkah cepat, Ombudsman Sumbar menggandeng Polres Kabupaten Agam, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta instansi terkait lainnya untuk membuka layanan publik di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam. Layanan ini akan berlangsung pada 10 hingga 11 Oktober 2024.
"Seluruh masyarakat terdampak banjir lahar dingin dapat langsung mengurus dokumen penting mereka di lokasi ini," ujar Adel.
Adel juga menegaskan bahwa layanan "jemput bola" ini adalah wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang terdampak bencana alam, terutama banjir lahar dingin Gunung Marapi.
"Instansi terkait akan hadir dengan membawa alat-alat penting, seperti mobil perekam E-KTP dan mobil layanan pertanahan," tambahnya.
Diharapkan percepatan ini bisa membantu masyarakat Kabupaten Agam yang sejak bencana pada 11 Mei 2024, belum sempat mengurus berbagai dokumen penting. Setelah layanan di Agam selesai, Ombudsman Sumbar bersama instansi terkait juga akan melanjutkan kegiatan serupa di Kabupaten Tanah Datar, wilayah yang juga terdampak parah akibat banjir lahar dingin dan banjir bandang.
Tag
Berita Terkait
-
DPR Soroti Rencana WFH ASN: Desain Kebijakan Harus Matang, Jangan Ganggu Layanan Publik
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
SPPG Dorong Transformasi Layanan Publik untuk Perkuat Akses Gizi Anak Sekolah
-
Ratusan Rumah Luluh Lantak, Pemkab Agam Membutuhkan 525 Huntara Bagi Korban Banjir
-
Dari Layanan Publik hingga Industri, Papua Siap Terbang dengan Data Center Lokal
Terpopuler
- 5 Mobil Listrik Paling Murah di 2026 untuk Harian, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 7 Sepatu Lari yang Awet untuk Pemakaian Lama, Nyaman dan Tahan Banting
- 63 Kode Redeem FF Max Terbaru 27 Maret 2026: Klaim Bundel Panther, AK47, dan Diamond
Pilihan
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
-
1 Prajurit TNI di Lebanon Gugur Dibom Israel, 3 Lainnya Luka-luka
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
Terkini
-
2 Peserta Lelang Ponsel KPK Gagal Melunasi Pembayaran
-
Bandara Internasional Minangkabau Layani 33 Penerbangan Sehari, Didominasi Rute Jakarta
-
Rekayasa Arus Sumbar-Riau Diperpanjang hingga Malam Ini, Polisi Fokus Antisipasi Lonjakan Arus Balik
-
Gunung Marapi Erupsi Lagi, Aktivitas Vulkanik Terekam Dua Kali Sehari
-
Auditor Teddy Bebas di Kasus Korupsi Dana Trans Padang, 2 Ahli Nyatakan Putusan Vonis Sudah Tepat