SuaraSumbar.id - Ketua sementara DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Irsyad Syafar, mengingatkan masyarakat Ranah Minang untuk menolak segala bentuk politik uang selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas dan mengedepankan kepentingan rakyat. “Jauhi praktik politik uang yang berpotensi terjadi selama masa Pilkada berlangsung,” ujar Irsyad Syafar, Rabu (25/9/2024).
Irsyad menegaskan, jika masyarakat berkomitmen menolak politik uang, Sumbar akan mendapatkan pemimpin yang mampu bekerja untuk kesejahteraan rakyat.
"Menolak segala bentuk transaksional dalam proses pemilihan sangat penting, agar lahir pemimpin yang benar-benar merupakan pilihan murni masyarakat di 19 kabupaten/kota di Sumbar," tambahnya.
Dengan 56 pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2024, pemungutan suara akan berlangsung di 10.846 tempat pemungutan suara (TPS).
Sebanyak 4.103.084 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan tanpa pengaruh politik uang.
Irsyad juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi pada hari pencoblosan, 27 November 2024. Sebelum memberikan suara, ia menyarankan masyarakat untuk mengenali lebih dalam calon-calon kepala daerah yang mereka pilih, baik melalui visi maupun misi yang diusung oleh para calon.
"Masa kampanye sudah dimulai. Kenali visi dan misi calon kepala daerah agar bisa memilih pemimpin terbaik yang sesuai dengan harapan rakyat," lanjutnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, menginformasikan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar akan diikuti oleh dua pasangan calon.
Pasangan nomor urut 1, Mahyeldi dan Vasko Ruseimy, didukung oleh lima partai politik, termasuk PKS, Partai Gerindra, dan Demokrat, dengan total suara sah 1.200.925. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Epyardi Asda dan Ekos Albar, diusung oleh enam partai, seperti PAN, Golkar, dan PDI Perjuangan, dengan total suara sah 1.241.170. (antara)
Berita Terkait
-
DPR Dukung Usulan Blacklist Pelaku Politik Uang di Revisi UU Pemilu
-
Baleg DPR Dukung UU Pembatasan Uang Tunai, Dinilai Ampuh Tekan Politik Uang
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
PDIP Lawan Politik Uang, Hasto Kristiyanto: Gerakkan Anak Muda dan Bangun Visi Samudra
-
Kemendagri Beberkan 'Penyakit Kronis' Demokrasi: Politik Uang Merajalela Akibat Banyak Warga Miskin!
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
-
Drama Final Liga Champions: Sakitnya Arsenal, PSG Back to Back Juara
Terkini
-
Penguatan Good Corporate Governance di BUMN Dinilai Mampu Tingkatkan Kinerja dan Akuntabilitas
-
Dengan QLola by BRI, Perusahaan Bisa Salurkan Gaji Karyawan Tanpa Harus Memproses Satu per Satu
-
Rp 1 Triliun per Tahun Putaran Uang Hasil Tambang Emas Ilegal di Sumbar, Toko Emas Ikut Disorot
-
4 Makanan Bantu Turunkan Kolesterol Jahat Secara Alami
-
Masyarakat Diingatkan Akan Bahaya Pencampuran Jeroan-Daging untuk Kesehatan