SuaraSumbar.id - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Sumbar) menegaskan bahwa petahana yang telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah pada 22 September 2024, tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara hingga dimulainya masa kampanye pada 25 September 2024. Larangan ini berlaku meskipun petahana belum mengambil cuti resmi.
"Setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah, petahana sudah terikat aturan untuk tidak menggunakan fasilitas negara, meskipun masa cuti belum dimulai. Hal ini penting untuk menjaga integritas pemilihan." kata Komisioner Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, Kamis (19/9/2024).
Aturan tersebut berlaku selama jeda waktu dua hari antara penetapan calon kepala daerah pada 22 September 2024 dan dimulainya masa kampanye pada 25 September 2024.
Khadafi menegaskan bahwa meskipun masa kampanye belum dimulai, petahana tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara dalam jeda waktu tersebut, yang mencakup tanggal 23 dan 24 September 2024.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, salah satu calon pada Pilkada 2024, telah mengajukan cuti selama 29 hari terhitung sejak 25 September hingga 23 November 2024.
Permohonan cuti tersebut diajukan melalui surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri jauh sebelum jadwal penetapan calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Mursalim, menjelaskan bahwa selama masa cuti, Gubernur Mahyeldi mengusulkan Wakil Gubernur Audy Joinaldy untuk menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Sumbar.
"Permohonan cuti sudah diajukan sesuai prosedur, dan Wakil Gubernur akan menjalankan tugas selama masa kampanye," ujar Mursalim.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses kampanye berlangsung dengan adil dan sesuai aturan, tanpa adanya penggunaan fasilitas negara oleh petahana yang sedang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada 2024. (Antara)
Berita Terkait
-
AHY: Jabatan Tak Abadi, Fasilitas Negara Jangan Dipakai Politik
-
Dedi Mulyadi Ogah Pakai Mobil Dinas dan Baju Gratisan: Saya Bukan Yatim Piatu
-
Transparansi dan Efisiensi Fasilitas Negara, Ini Gaji dan Tunjangan Anggota DPR
-
Skandal Surat Istri Menteri UMKM: KPK Buka Peluang Panggil Sekretaris Kementerian
-
Skandal Flexing hingga Tudingan Pakai Uang Negara, Ini 5 Kasus Istri Pejabat yang Bikin Publik Geram
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Driver Taksi Online Dipukul Palu Tiga Kali di Taruko Agam, Pelaku Masih di Bawah Umur
-
2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi
-
49 Pasangan di Bukittinggi Ikuti Isbat Nikah Terpadu, Terima Buku Nikah-Dokumen Kependudukan
-
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
-
Pariaman Masuk 10 Besar Kota Terinovatif Indonesia 2026, Program Ini Jadi Andalan