Scroll untuk membaca artikel
Riki Chandra
Rabu, 14 Agustus 2024 | 07:10 WIB
Ilustrasi pupuk bersubsidi. (Dok: Kementan)

SuaraSumbar.id - Kementerian Pertanian (Kementan) RI memastikan ketersediaan bantuan pupuk di daerah-daerah yang terdampak bencana lahar dingin dan banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) pada Mei 2024 lalu.

Kepastian ini diberikan untuk memastikan bahwa sektor pertanian yang terdampak dapat segera pulih.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra, pada Selasa (13/8/2024), menyatakan bahwa bantuan dari Kementerian Pertanian ini mencakup semua kebutuhan di lokasi terdampak bencana alam.

Pernyataan ini disampaikan saat monitoring bersama Ombudsman dan PT Pupuk Indonesia Persero terkait penambahan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

"Khusus untuk pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang, Kementan mengalokasikan bantuan yang cukup besar," katanya.

Bantuan ini tidak hanya mencakup penyediaan bibit atau benih dan pupuk, tetapi juga anggaran untuk perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi sawah.

Jekvy menambahkan bahwa bantuan pupuk akan direalisasikan setelah proses penanaman selesai, dan memastikan bahwa pupuk selalu tersedia di lapangan.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Febrina Tri Susila Putri, menjelaskan bahwa total bantuan dari Kementerian Pertanian senilai lebih dari Rp33 miliar terbagi menjadi dua bagian.

"Bagian pertama adalah bantuan reguler sebesar Rp23 miliar untuk benih, pupuk, dan kebutuhan lainnya yang saat ini sedang berproses di berbagai kabupaten dan kota," katanya.

Sisanya, Rp 10 miliar, dialokasikan untuk bantuan reklamasi atau pengangkatan material pascabencana lahar dingin dan banjir bandang di Kabupaten Agam dan Kota Padang Panjang. Dana ini saat ini sedang disalurkan ke daerah terdampak agar proses pemulihan dapat segera dilakukan.

"Ada sedikit revisi terkait anggaran ini, namun insyaallah akhir Agustus setiap daerah terdampak bencana sudah bisa bekerja dan menggunakan anggaran ini," ujar Febrina. (antara)

Load More